Padang - Ribuan guru honorer dari berbagai daerah di Sumatera Barat melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (24/9) siang. Mereka menuntut pemerintah atas dibukanya penerimaan CPNS jalur umum tahun 2018, bagi para guru honorer.
Pembukaan CPNS jalur umum itu menurut mereka seakan membunuh nasib para guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun lamanya. Mereka juga merasa terbuang karena para guru honorer hingga kini tak kunjung diprioritaskan menjadi PNS.
Aksi unjuk rasa para guru honorer ini berlangsung haru. Mereka yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat ini, tampak meneteskan air mata terkait nasib yang menimpa guru honorer.
"Kami tidak ingin dibukanya penerimaan CPNS dengan jalur umum. Tuntaskan penerimaan CPNS dari honorer, ini tentu dampak dari moratorium. Kami bukan lagi terancam tapi terbuang, tereleminasi, usia kami sudah uzur," kata Ketua Honorer Padang, Zalfitra.
Dari aksi damainya, para guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) dari berbagai daerah itu membentang beberapa spanduk. Seperti spanduk bertuliskan menuntut janji kampanye Gubernur untuk mengangkat honorer menjadi PNS se-Sumatera Barat.
Ada juga spanduk bertulisan PNS harga mati. Mereka juga meminta Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dapat mendengar aspirasi mereka. Akan tetapi, Gubernur sedang berada di luar daerah.
Aspirasi pendemo didengar langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit. Selain itu, juga ada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Burhasman Bur.
"Aksi kita aksi damai, kita orang terdidik. Kami meminta ditemui langsung oleh Bapak Gubernur. Kami salah satu bagian dari orang-orang yang menyukseskan bapak untuk menjadi Gubernur," soraknya.
Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit yang mendengar aspirasi para guru honorer menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa Gubernur sedang berada di luar daerah.
"Kami ucapkan terimakasih bapak ibu panas-panas ke sini. Sesuai dengan aturan kalau Gubernur tidak ada, Wakil Gubernur yang wakili. tuntutan (guru honorer) sudah kami dengar," ucap Nasrul Abit.
Dia menegaskan, aspirasi para guru honorer akan diteruskan ke pemerintah pusat. Sebab, penerimaan pegawai bukan menjadi wewenang pemerintah daerah melainkan pemerintah pusat.
"Usulan mereka akan kami sampaikan kementerian karena bukan wewenang pemerintah masalah kepegawaian. Kami akan rapatkan," ujarnya.
Terkait tuntutan para guru honorer yang menerima gaji hanya ratusan ribu, Nasrul Abit menegaskan akan menggelar rapat bersama Wali Kota dan Bupati. Hal itu dilakukan agar para guru honorer bisa menerima gahi setara upah minimum regional (UMR).
"Mereka juga menyampaikan hargai jasa mereka agar tidak terima lagi Rp 200 ribu - Rp 300 ribu perbulan. Ini tentu kan dibicarakan dengan, mudah-mudahan mereka hari ini bisa menerima solusi-solusi ini," kata Nasrul Abit.
Terkait alokasi dana, Nasrul Abit mengungkap akan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di setiap Kabupaten dan Kota.
"Kami akan rapatkan, untuk UMR kami sampaikan ke Bupati dan Walikota seluruh. Alokasi dana APBD masing-masing untuk UMR ini akan dibicarakan, rembuk dulu sesuai keuangan masing-masing," pungkasnya.
Sumber : Langkan.id
Berikut video demo yang dilakukan para guru honorer di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat ;
.jpeg)
.jpeg)