Jakarta, pasbana — Enam bulan setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mendapat respons positif dari mayoritas publik. Namun, persoalan ekonomi seperti mahalnya harga sembako dan minimnya lapangan kerja masih menjadi sorotan utama masyarakat.
Berdasarkan survei nasional yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada akhir Mei 2025, sebanyak 59 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Penilaian ini dipengaruhi oleh citra kepemimpinan yang tegas, komitmen dalam pemberantasan korupsi, dan kebijakan prorakyat yang telah mulai dijalankan.
“Prabowo berhasil membangun kepercayaan publik di tengah situasi ekonomi yang menantang. Program-program unggulannya mulai dikenal luas, meski belum seluruhnya terealisasi dengan optimal,” ujar Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif IPO, dalam keterangan pers, Sabtu (31/5).
Salah satu program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis. Survei mencatat bahwa 92 persen responden mengetahui program ini, dan 60 persen di antaranya mengaku puas terhadap implementasinya.
Program ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak dan menekan angka stunting.
Namun, sejumlah program lainnya belum mendapat apresiasi serupa.
Namun, sejumlah program lainnya belum mendapat apresiasi serupa.
Misalnya, Pengadaan 3 Juta Rumah Rakyat yang meski dikenal oleh lebih dari 70 persen responden, hanya meraih tingkat kepuasan sebesar 33 persen. Hal ini menunjukkan adanya ekspektasi publik yang belum terpenuhi secara menyeluruh.
Meski demikian, survei juga menemukan bahwa tidak semua masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan. Sebanyak 19 persen responden menyatakan kecewa, dengan alasan utama adalah kesulitan ekonomi, termasuk mahalnya harga sembako dan terbatasnya lapangan pekerjaan, yang mencapai 28,5 persen dari total responden yang kecewa.
“Kepuasan masyarakat cukup tinggi, tapi bukan berarti tantangan sudah selesai. Ekonomi tetap menjadi faktor penentu utama kepercayaan publik ke depan,” lanjut Dedi.
Dalam hal prioritas kebijakan, mayoritas responden menyebut penurunan harga kebutuhan pokok dan peningkatan kesempatan kerja sebagai agenda paling mendesak yang harus segera ditangani. Isu lain seperti pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan, dan kebebasan berpendapat tidak dianggap sebagai masalah kritis saat ini karena dinilai sudah ditangani cukup baik oleh pemerintah.
Sementara itu, dalam aspek kebijakan politik, isu RUU TNI yang membuka peluang militer menduduki jabatan sipil dikenal oleh sebagian masyarakat, namun hanya 36 persen responden yang menyatakan puas. Sedangkan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilontarkan sejumlah purnawirawan TNI hanya diketahui oleh 44 persen responden, dan 82 persen di antaranya menolaknya dengan alasan bahwa langkah tersebut tidak relevan dan berpotensi memecah belah bangsa.
Di sisi lain, tingkat elektabilitas politik juga mengalami perubahan signifikan. Partai Gerindra, sebagai pengusung utama Prabowo, menguat dengan dukungan 34,7 persen, jauh mengungguli PDIP (12,5%) dan Partai Golkar (10%).
Jika pemilihan presiden diadakan hari ini, Prabowo diprediksi akan menang telak dengan dukungan 66 persen, jauh mengungguli Anies Baswedan (9,5%) dan Ganjar Pranowo (4,2%).
Enam bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo mencatat tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari publik, terutama berkat citra tegas dan program makan bergizi gratis yang sudah mulai dirasakan manfaatnya. Namun demikian, tantangan besar di sektor ekonomi — khususnya harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja — masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial ke depan. (Rel/*)
Enam bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo mencatat tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari publik, terutama berkat citra tegas dan program makan bergizi gratis yang sudah mulai dirasakan manfaatnya. Namun demikian, tantangan besar di sektor ekonomi — khususnya harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja — masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial ke depan. (Rel/*)
