Dharmasraya, pasbana — Pekerjaan fisik Proyek Pengendalian Banjir Batang Timpeh Tahap II di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, resmi dimulai. Proyek ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan dukungan aktif dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir ini didanai menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nilai kontrak sebesar Rp52,1 miliar. Proyek tersebut bertujuan utama untuk menanggulangi risiko banjir musiman di Kecamatan Timpeh, khususnya di wilayah Nagari Taratak Tinggi yang kerap terdampak luapan Sungai Batang Timpeh.
Menurut Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, proyek ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang telah lama terdampak banjir.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dari Kementerian PUPR serta langkah konkret dari BWS Sumatera V. Ini adalah wujud kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kami,” ujar Bupati Annisa dalam keterangan persnya, Rabu (9/7/2025).
Ia mengungkapkan, banjir besar yang terjadi dua hari setelah dirinya dilantik menjadi kepala daerah menjadi peringatan serius bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak bisa lagi ditunda.
Proyek ini mencakup pembangunan tanggul beton siklop, pemasangan bronjong, minipile, serta berbagai pekerjaan betonisasi lainnya yang bersifat teknis. Pekerjaan fisik di lapangan mulai dijalankan sejak 16 April 2025 dan ditargetkan selesai dalam waktu 260 hari kalender.
Pelaksana proyek adalah PT. Basuki Rahmanta Putra, sementara pengawasan dilakukan oleh konsultan supervisi gabungan dari PT. Indra Karya (Persero) dan PT. Geodinamik Konsultan. Berdasarkan laporan terbaru hingga awal Juli 2025, progres fisik proyek telah mencapai 9,19 persen.
Proyek ini diperkirakan akan memberikan perlindungan terhadap sekitar 25 hektare lahan produktif serta kawasan permukiman yang selama ini rentan terhadap banjir. Manfaatnya diharapkan tidak hanya dalam bentuk keselamatan warga, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami akan terus mendukung pelaksanaan proyek ini. Harapannya, proyek ini memberikan manfaat jangka panjang, terutama bagi petani dan warga yang tinggal di bantaran sungai,” tegas Bupati Annisa.
Keberadaan infrastruktur pengendali banjir ini diharapkan menjadi solusi permanen terhadap persoalan banjir tahunan yang mengganggu aktivitas pertanian dan kehidupan warga. Selain memberikan keamanan fisik, proyek ini juga diharapkan menumbuhkan optimisme dan meningkatkan nilai ekonomi wilayah terdampak.(*)
