Tanah Datar--Setelah pekan kemarin berkantor di Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan , Selasa-Rabu (14-15/2), giliran Nagari Koto Laweh, Kecamatan X Koto yang jadi target Bupati Tanah Datar H. Irdinansyah Tarmizi. Dalam dua hari itu, dia berkantor di Nagari yang terletak di pinggang Gunung Marapi tersebut.
“Ada masalah yang bisa diselesaikan cepat dengan berkantor di nagari. Saya mendapat informasi langsung dari masyarakat menyangkut masalah yang mereka hadapi. Mana yang dapat diselesaikan cepat, dituntaskan hari itu juga. Pokoknya, semua persoalan harus mendapat penyelesaian sampai tuntas,” ujar Irdinansyah kemarin, di sela-sela aktifitasnya bersama masyarakat Koto Laweh.
Dikatakan, dari penelusurannya ke lapangan, persoalan terbanyak dihadapi warga miskin adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan. Akibatnya, bila menderita suatu penyakit, jadi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena ketiadaan biaya.
Keterangan para walijorong, tambahnya, hampir setiap tahun ada pendataan warga miskin. Namun entah dimana masalahnya, data yang berlaku tetap saja data lama. Akibatnya, warga miskin yang baru terdata tidak juga dapat masuk ke dalam daftar warga miskin yang mesti dilayani dengan BPJS Kesehatan dan layanan warga miskin lainnya.
“Ada warga miskin kita di sini yang terpaksa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri. Tentu saja mereka mengalami masalah dalam melunasi iuran setiap bulan. Realitas seperti ini harus segera dicarikan solusi. Saya sengaja membawa kepala BPJS yang ada di Batusangkar, agar mereka tahu ada permasalahan seperti ini dan dicarikan solusi,” tegas bupati.
Pada kesempatan itu, Bupati Irdinansyah meminta kepada kepala BPJS Kesehatan Batusangkar dan Kepala Dinas Sosial Yuhardi agar segera mencarikan solusi. Pihak BPJS Kesehatan pun menyanggupi permintaan bupati dengan langsung membuka stand pendaftaran peserta BPJS Kesehatan di kantor walinagari setempat.
Masalah lain yang ditemukan bupati di lapangan adalah soal dokumen dan administrasi kependudukan. Ternyata masih banyak warga yang belum melakukan rekam KTP elektronik, tidak memiliki kartu keluarga, dan akta kelahiran.
Menyikapi persoalan itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Datar, sehari kemarin membuka layanan administrasi kependudukan tersebut. Sejumlah warga yang datang dengan persyaratan lengkap, bisa langsung membawa dokumen yang mereka butuhkan, terutama kartu keluarga dan akta kelahiran.
“Sejumlah warga langsung saya yang menyerahkan akta kelahiran mereka. Melapor pagi ke Dinas Kependudukan yang berkantor di kantor walinagari, dua jam kemudian mereka sudah menerima akta tersebut,” terang bupati.
Usai melakukan kunjungan ke sejumlah kediaman warga miskin dan meninjau infrastrultur publik, bupati langsung menggelar rapat kantor walinagari, dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang sudah siaga sejak usai Shalat Subuh berjemaah. Kehadiran mereka, menurut bupati, agar bisa mencarikan solusi segera tentang persoalan yang dilaporkan masyarakat saat itu juga.
“Kalau bisa selesai hari ini, ya, harus selesai hari itu juga. Bila tidak, maka permasalahannya harus jadi agenda prioritas di hari berikut. Pimpinan OPD harus tahu apa persoalan masyarakat, sehingga masalah serupa tak lagi dilaporkan berkali-kali baru ditanggapi,” tegasnya.(Putra/MM)
