Padangpanjang - Menindak lanjuti Penyampaian pandangan umum oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Padangpanjang tahun 2018, Selasa (25/9) kemarin, DPRD Kota Padangpanjang kembali laksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota jawaban Walikota atas pandangan fraksi, di Auditorium Mifan, Rabu (26/9).
Pada kesempatan tersebut, penyampaian nota jawaban walikota disampaikan oleh Wakil Walikota Padangpanjang dr. H. Mawardi, MKM. Ia menyampaikan jawaban terkait pertanyaan dari 5 fraksi DPRD.
Salah satunya yang dijelaskan yakni pertanyaan dari fraksi Golkar tentang berapa cabang olah raga yang akan diikuti oleh kontingen Kota Padangpanjang, dan berapa besaran dana yang di butuhkan untuk pelaksanaan Porprov tersebut.
Mawardi mengatakan, dalam event Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 sampai dengan 25 November tahun 2018 ini, Kota Padangpanjang berencana untuk mengirimkan kontingen dari 25 Cabang Olah Raga yang yang terdiri dari 323 atlit, 64 pelatih, 58 offisial dan panitia.
“Besaran dana yang dibutuhkan untuk mengikuti event tersebut diperkirakan KONI sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000.000,00 yang bersumber dari hibah Pemerintah Kota Padangpanjang,” jelas Mawardi sekaligus menjawab pertanyaan senada yang diajukan oleh fraksi PAN.
Mawardi juga menjelaskan, terkait dengan tanggapan Fraksi Golkar yang menyarankan kepada Dinas Kesehatan agar dapat memaksimalkan dana yang telah dianggarkan untuk kegiatan JKN, supaya seluruh masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan fraksi golkar, dan akan menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan anggaran untuk dapat memaksimalkan penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat,” sebutnya.
Sementara, terkait pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Bintang Demokrat, terhadap penurunan Pendapatan Daerah yakni komponen-komponen Pendapatan Daerah yang mengalami penurunan, Mawardi juga menyampaikan bahwa penurunan dari komponen Pendapatan Asli Daerah, mengalami penurunan terutama dari pendapatan yang direncanakan bersumber dari Pasar Pusat.
“Sampai saat ini pasar pusat yang dibangun belum dapat dioperasikan, sedangkan dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah kenaikan target sebesar Rp. 96.000.000,00 terjadi pada rekening Dana BOS yang mana merupakan penyesuaian dari alokasi dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan,” ucap Mawardi.
Sementara itu, selama pembahasan APBD Perubahan beberapa hari kedepan, Ketua DPRD Kota Padangpanjang, Dr. Novi Hendri, SE. M.Si meminta agar seluruh OPD dan anggota DPRD agar tidak ada dinas luar.
“Kita ingin APBD Perubahan ini cepat tuntas, dengan itu kita minta semua kepala daerah dan anggota DPRD tidak ada yang dinas luar, semua harus berada di Kota Padangpanjang, sehingga pembahasan kita bisa cepat,” pungkas Novi. (Del)
