Padang, pasbana— Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang tidak dapat hanya mengandalkan aspek teknis semata.
Menurutnya, keberhasilan proyek strategis nasional (PSN) ini juga bergantung pada pendekatan sosial dan budaya yang selaras dengan karakter masyarakat Minangkabau.
“Pembangunan ini sudah berjalan tujuh tahun, dan itu waktu yang lama. Ini harus jadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Kita perlu kerja bareng dan memahami kondisi sosial di lapangan,” ujar Vasko dalam rapat lanjutan proyek tol di Istana Gubernuran Padang, Senin (3/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, termasuk perwakilan PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana proyek. Vasko menekankan bahwa hambatan utama pembangunan sering kali bukan pada aspek teknis, tetapi karena kurangnya pemahaman terhadap adat dan kearifan lokal Minangkabau.
“Orang Minang itu tidak sulit, asal tahu cara mendekatinya. Kalau komunikasinya benar, mereka justru akan bantu,” ujarnya menegaskan.
Vasko menargetkan tahap kedua proyek tol ini dapat rampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Ia meminta seluruh jajaran memperkuat koordinasi dengan pihak pelaksana serta menyiapkan alternatif trase yang mempertimbangkan aspek sosial dan teknis secara seimbang.
Vice President Divisi Perencanaan PT Hutama Karya, Dhono Nugroho, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar. “Rapat hari ini sangat baik. Dukungan penuh dari pemerintah daerah membuat kami semakin optimistis,” ujarnya.
Proyek Tol Trans Sumatera ruas Padang–Pekanbaru memiliki total panjang 255,06 kilometer, dengan beberapa segmen yang melintasi wilayah Sumbar, yakni:
1. Bangkinang – Pangkalan (Tahap III) : 22 km
2. Pangkalan – Payakumbuh : 34,95 km
3. Payakumbuh – Bukittinggi : 32,8 km
4. Bukittinggi – Sicincin : 40,01 km
5. Sicincin – Padang : 36,6 km
Tol Padang–Pekanbaru ini termasuk dalam 50 proyek jalan tol PSN di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.(*)
