Padang, pasbana - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menargetkan penguatan literasi dan inklusi keuangan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026. Fokus tersebut ditegaskan Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Auditorium Gubernuran, Rabu (4/3/2026).
Mahyeldi menyatakan, pemerataan akses keuangan penting agar pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya memiliki akses layanan perbankan, tetapi juga memahami pengelolaan keuangan secara bijak. “Kunci memperkuat ekonomi rakyat adalah literasi dan inklusi keuangan yang seimbang,” ujarnya.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Sumbar mencapai 76,88 persen, sedangkan literasi baru 40,78 persen. Kesenjangan ini dinilai masih menyisakan tantangan, terutama bagi UMKM yang kesulitan memperoleh pembiayaan formal dan kerap terjerat pinjaman berbunga tinggi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menegaskan literasi membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara tepat, sementara inklusi memastikan akses terhadap layanan keuangan yang aman. “Program TPAKD harus inovatif, terukur, dan berdampak nyata,” katanya.
Rapat juga membahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang menitikberatkan integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, penguatan tata kelola, serta perluasan pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan.
Pemprov Sumbar berharap kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, dan OJK mampu menekan praktik rentenir sekaligus mendorong ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)
