Payakumbuh - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Barat adalah sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPID berkomitmen mengarahkan lembaga penyiaran menjadi media pendidikan politik yang konstruktif serta melalui siaran pemberitaan yang berimbang dan proposional.
Hal itu disampaikan Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang. SHi. MH saat menjadi narasumber dalam kegiatan rapat fasilitasi, publikasi dan dokumentasi pengawasan Pemilu tahun 2019 bersama wartawan se-kota Payakumbuh, di balai room hotel Kolivera 3 Payakumbuh, Sabtu (6/4), dengan tema, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.
“Kami menginginkan media penyiaran bersikap adil, obyektif, mengedepankan nilai-nilai pendidikan politik yang positif, dan memberikan ruang kepada semua peserta pemilu,” kata Afriendi.
Afriendi mengatakan, keberadaan KPI dalam Pemilu 2019 adalah sebagai pendukung bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara. Peran ini meliputi pengawasan dan pengaturan kampanye di lembaga penyiaran.
“Setiap pengaturan kampanye melalui media penyiaran selalu merujuk pada pengaturan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu, khususnya peraturan KPU tentang Kampanye. Setiap temuan potensi pelanggaran penyiaran kampanye akan disampaikan KPI ke forum gugus tugas untuk diputuskan bersama,” jelas Afriendi.
Dalam kesempatan itu, KPI juga mendorong intensitas siaran tentang tahapan Pemilu dan peserta pemilu yang sesuai dengan koridor penyelenggara. Upaya ini, kata Afriendi, diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih, sehingga pemilu yang aman, damai dan berkualitas dapat terwujud.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu kota Payakumbuh Muhammad Khadafi didampingi Suci Wildanis beserta jajaran Bawaslu, Divisi Hukum Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti. SH. MH, Komisi Penyiaran Daerah Sumbar Afriendi Sikumbang. SHi. MH dan wartawan se-kota Payakumbuh. (BD)
