Bukittinggi - Usaha gugatan perdata mantan Caleg Partai Demokrat (PD) Edison Nimli dan mantan Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ismail Yarindo pada Pemilu 2019, terhadap KPU dan Banwaslu Bukittinggi serta Pengurus DPP, DPW dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi, akhirnya kandas.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyidangkan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.BKT yang diajukan oleh Edison Nimli dan Ismail Yarindo selaku Penggugat terhadap KPU dan Banwaslu selaku Tergugat I dan II serta DPD PAN Bukittinggi, DPW PAN Sumbar dan DPP PAN selaku Turut Tergugat I, II dan III, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan Penggugat masuk dalam perkara sengketa pemilu, sehingga ini bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Bukittinggi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim juga mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I, II dan III tentang gugatan penggugat yang salah alamat dan pada akhirnya Majelis Hakim menghukum para Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini.
Menurut Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan sela Supriyatna Rahmat didampingi Hakim Anggota Munnawar Hamidi dan Maria Mutiara, pada hari Rabu, (1/4), "Mengadili, menerima Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini dan menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.872.000."
Sementara itu Kuasa Hukum DPP dan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) dan Rahmi Brisma selaku Ketua DPD PAN Bukittinggi, M. Nur Idris, usai sidang mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Edison Nimli, Cs sudah tepat. Ia pun merasa puas dan menegaskan bahwa dasar dan pertimbangan majelis hakim sama dengan Eksepsi yang kami mohonkan terhadap gugatan ini.
“Pertimbangan majelis hakim tadi sudah tepat dan sangat cermat. Dari awal sudah terlihat jelas bahwa dalil gugatan para Penggugat ini masuk ruang lingkup sengketa hasil pemilu yang bukan wewenang PN Bukittinggi. Harusnya ini kewenangan PTUN atau MK. Karena itu kami sependapat dengan pertimbangan majelis hakim ini” ujar M. Nur Idris didampingi Ton Hanafi selaku kuasa PAN dari kantor M. Nur Idris & Associates.
Sekedar diketahui, beberapa waktu lalu
Edison Nimli caleg Demokrat dan Ismail Yurindo caleg PKB Pemilu 2019 lalu melayangkann gugatan terhadap KPU dan Banwaslu Bukittinggi serta Pengurus DPD PAN Bukittinggi, DPW PAN Sumbar dan DPP PAN terkait keputusan KPU yang menetapkan caleg PAN terpilih sebagai Anggota DPRD Bukittinggi periode 2019-2024.
Sebelumnya Edison Nimli dan Ismail Yurindo menyatakan penetapan itu melanggar hukum karena pengajuan caleg PAN oleh kepengurusan yang tidak sah ditubuh PAN, antara kepemimpinan Rahmi Brisma dan Fauzan Haviz. Akibat keputusan KPU itu, dinilai merugikan Edison Nimli, Cs yang gagal duduk di DPRD Bukittinggi. Mereka meminta KPU membatalkan namun tidak dindahkan KPU Bukittinggi.
Selain itu, persidangan perdata yang sedang berlangsung itu, Fauzan Haviz selaku Ketua DPD PAN Bukittinggi versi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) juga mengajukan gugatan Intervensi. Namun atas gugatan intervensi itu Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela pada 12 Februari 2020, yang menolak gugatan Intervensi Fauzan Haviz. (Rizky)
.jpeg)
.jpeg)
