 |
| Gubernur Irwan Prayitno pimpin rapat dengan kepala dinas pendidikan kab/kota persiapa rencana sekolah dibuka pada pertengahan Juli 2020. (Antara/humasprovsb) |
Hal tersebut diungkapkan pada saat video conference (vidcon) persiapan masuk sekolah dalam tatanan normal baru, di ruang kerja, Rabu.
Gubernur mengatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surat Keterangan (SK) Menkes ada 6 (enam) hal yang dibatasi termasuk sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat kerja transportasi umum dan tempat wisata.
"Ketika keluar dari PSBB masuk ke normal baru atau tatanan normal baru produktif aman Covid, pembatasan ini dibuka, termasuk tempat wisata, restoran, mall, tempat kerja pun sudah dibuka secara bertahap, namun harus tetap mengikuti protokol Covid," ucap Irwan.
Irwan menambahkan bahwa yang belum dibuka adalah pendidikan, dan akan dibuka pada pertengahan Juli 2020, diperkirakan pada tanggal 13 Juli 2020.
Lebih lanjut, gubernur menyebutkan perlu adanya persiapan matang untuk pendidikan seperti, PAUD, TK, SD dan SMP karena masih kategori anak-anak. Sementara untuk SMA, yang sudah kategori remaja, perlu adanya pendampingan agar tetap produktif aman Covid dengan cara mengikuti protokol kesehatan, baik di rumah maupun saat keluar rumah.
"Untuk keputusan yang lebih lanjut dibukanya sekolah pada hari Senin (15/6) besok dirapatkan lagi dengan kabupaten dan kota akan memutuskan bagaimana tindak lanjutnya terkait dibukanya sekolah," kata Irwan.
Selain itu, dengan dibukanya sekolah nanti tetap mengikuti protokol Covid, mulai anak berangkat ke sekolah, sampai di sekolah bertemu guru dan semua tenaga tata usaha semuanya dinyatakan bebas dari Covid.
Selanjutnya sarana dan prasarana disiapkan semua, kemudian dievaluasi setiap bulannya. Sekiranya dalam 1(satu) bulan terjadi masalah langsung dibuat tindakan mitigasi dan proteksi atau ditutup kembali, lalu dilakukan swab, setelah itu akan dikembalikan lagi mereka ke sistem pembelajaran daring.
"Untuk dua opsi tergantung hijaunya semua daerah itu akan diputuskan menjelang ajaran baru, apakah daerahnya hijau atau tidak, kalau hijau berarti mereka bisa tatap muka, dengan persyaratan yang ketat, kalau belum hijau maka belum bisa tatap muka," tegas Irwan.
Lebih lanjut Irwan mengatakan untuk SD dan SMP itu kewenangan wali kota dan bupati tentu minta pertimbangan dari walikota/bupati. Kemudian kalau SMA merupakan kewenangan provinsi namun tetap diminta kepada semua Kadis Pendidikan di Sumatera Barat agar menyamakan persepsi.
"Kalau sudah dinyatakan daerahnya zona hijau, keadaan kelas tetap dibatasi isinya mungkin setengah, lalu ada wastafel untuk cuci tangan, setiap masuk kelas pakai masker waktu belajarnya dipersingkat mulai 3 hingga 4 jam dengan dibuat sistem shift. Untuk prosesnya, datang ke sekolah hanya untuk belajar saja, selesai langsung pulang, tidak ada istilah keluar main, termasuk praktek tambahan," kataIrwan.
Semuanya nanti akan diperketat sehingga mengurangi paparan yang terjadi diantara siswa, walaupun telah sudah zona hijau namun protokol kesehatan penanganan Covid-19 tetap kita ikuti.(Antara)
Lebih lanjut, gubernur menyebutkan perlu adanya persiapan matang untuk pendidikan seperti, PAUD, TK, SD dan SMP karena masih kategori anak-anak. Sementara untuk SMA, yang sudah kategori remaja, perlu adanya pendampingan agar tetap produktif aman Covid dengan cara mengikuti protokol kesehatan, baik di rumah maupun saat keluar rumah.
"Untuk keputusan yang lebih lanjut dibukanya sekolah pada hari Senin (15/6) besok dirapatkan lagi dengan kabupaten dan kota akan memutuskan bagaimana tindak lanjutnya terkait dibukanya sekolah," kata Irwan.
Selain itu, dengan dibukanya sekolah nanti tetap mengikuti protokol Covid, mulai anak berangkat ke sekolah, sampai di sekolah bertemu guru dan semua tenaga tata usaha semuanya dinyatakan bebas dari Covid.
Selanjutnya sarana dan prasarana disiapkan semua, kemudian dievaluasi setiap bulannya. Sekiranya dalam 1(satu) bulan terjadi masalah langsung dibuat tindakan mitigasi dan proteksi atau ditutup kembali, lalu dilakukan swab, setelah itu akan dikembalikan lagi mereka ke sistem pembelajaran daring.
"Untuk dua opsi tergantung hijaunya semua daerah itu akan diputuskan menjelang ajaran baru, apakah daerahnya hijau atau tidak, kalau hijau berarti mereka bisa tatap muka, dengan persyaratan yang ketat, kalau belum hijau maka belum bisa tatap muka," tegas Irwan.
Lebih lanjut Irwan mengatakan untuk SD dan SMP itu kewenangan wali kota dan bupati tentu minta pertimbangan dari walikota/bupati. Kemudian kalau SMA merupakan kewenangan provinsi namun tetap diminta kepada semua Kadis Pendidikan di Sumatera Barat agar menyamakan persepsi.
"Kalau sudah dinyatakan daerahnya zona hijau, keadaan kelas tetap dibatasi isinya mungkin setengah, lalu ada wastafel untuk cuci tangan, setiap masuk kelas pakai masker waktu belajarnya dipersingkat mulai 3 hingga 4 jam dengan dibuat sistem shift. Untuk prosesnya, datang ke sekolah hanya untuk belajar saja, selesai langsung pulang, tidak ada istilah keluar main, termasuk praktek tambahan," kataIrwan.
Semuanya nanti akan diperketat sehingga mengurangi paparan yang terjadi diantara siswa, walaupun telah sudah zona hijau namun protokol kesehatan penanganan Covid-19 tetap kita ikuti.(Antara)
