Bukittinggi -- Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bukittinggi mempertanyakan dan menyesalkan tindakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra atas terbitnya dua buah Surat Keputusan (SK) untuk Erman Safar tentang rekomendasi dukungan sebagai bakal calon Walikota Kota Bukittinggi dan sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Bukittinggi. Sabtu, (25/07).
Sehari sebelumnya, Erman Safar telah menerima 2 Surat Keputusan (SK) sekaligus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Jakarta, yang dihantarkan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. SK Pertama adalah dukungan DPP Partai Gerindra sebagai bakal calon walikota Bukittinggi dan SK kedua sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bukittinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan salahsatunya oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Andri Fidal, Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra, Kelurahan Guguak Panjang Eril Anwar, Dewan Penasehat Partai Gerindra Syafrizal A dan Herman Sofyan kader Partai yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Gerindra, dihadapan para kader partai serta insan pers dikantor Sekretariat Partai Gerindra di Jalan Sudirman, Kota Bukittinggi.
Menurut Andri, tidak pernah mendengar atau mengetahui terbitnya dua buah SK tentang pergantian pengurus partai dan rekomendasi dukungan bakal calon walikota. Sepertinya ada etika dan norma yang dilanggar, yakni melanggar AD/ART Partai Gerindra Tahun 2012, pasal 64 ayat 2 tentang pergantian pengurus partai yang harus dilakukan dengan mekanisme.
Sementara itu Ketua PAC Partai Gerindra, Guguak Panjang Kota Bukittinggi, Eril Anwar menambahkan, "Saat ini Kantor Sekretariat Gerindra Bukittinggi masih di jalan Sudirman. Mengapa SK itu tidak sampai kepada kami? Artinya terbit SK dari DPP Partai Gerindra tersebut otomatis akan berakibat menggerus keberadaan Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Bukittinggi."
Lanjut Eril, kami masih mengaju kepada AD/ART artinya segala bentuk pergantian kepengurusan partai melalui mekanisme. Apa gunanya AD/ART dibuat? Padahal kami seluruh PAC masih solid, termasuk seluruh pengurus partai. Kami bukan saja mengurus perseorangan tapi keberadaan Partai Gerindra di Bukittinggi.
Sementara itu Dewan Penasehat Partai Gerindra Kota Bukittinggi, Syafrizal menegaskan, "Munculnya DPC Partai Gerindra Bukittinggi yang baru membuat para kader dan seluruh masyarakat pendukung menjadi galau. Saya sangat menyesalkan atas kejadian ini. Apakah harus terjadi seperti ini pergantian kepengurusan partai?"
Tambah Syafrizal, DPC akan mempertanyakan dengan mengirim surat terkait tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh DPP. Apakah dicabut SK kepengurusan yang lama atau seperti apa?Saya pikir tindakan yang diambil oleh DPP sangat-sangat luar biasa.
Herman Sofyan menambahkan, "Dengan adanya gejolak seperti ini, kami berharap para kader dapat menahan diri. Hal ini harus kita lihat dengan bijaksana. Penyelesaiannya harus beretika dan sesuai norma yang berlaku yakni sesuai AD/ART."
"Kita harus tenang menyikapinya, jangan sampai kita dipecah belah hanya karena ketidakjelasan mekanisme yang kita sendiri belum mengetahui," tutup Herman. (Rizky)
.jpeg)
