Jakarta, pasbana — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mulai menyalurkan enam program bantuan atau insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025 mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di kisaran 5 persen, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan tantangan konsumsi domestik.
Pengumuman program ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait pada Sabtu, 24 Mei 2025. Dalam keterangan resminya, Airlangga menyebut bahwa insentif ini didesain khusus untuk mendorong daya beli masyarakat selama periode kuartal II tahun 2025.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Momentum ini kita manfaatkan untuk menyiapkan sejumlah program yang berorientasi pada peningkatan konsumsi masyarakat,” ujar Airlangga dalam rilis resmi yang diterima redaksi.
Berikut adalah rincian enam program bantuan ekonomi yang akan digelontorkan:
1. Diskon Tarif Listrik 50 Persen
Pemerintah akan memberikan diskon 50 persen atas tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA. Diskon ini berlaku untuk tagihan bulan Juni dan Juli 2025, seiring dengan meningkatnya kebutuhan listrik selama libur panjang sekolah dan musim panas.
Namun demikian, diskon ini tidak diberikan secara merata kepada seluruh pelanggan listrik. Hanya pelanggan dengan daya 1.300 VA yang akan menikmati insentif ini, karena segmen tersebut dinilai paling rentan terhadap tekanan ekonomi saat ini.
2. Diskon Transportasi Umum Nasional
Pemerintah juga menyiapkan diskon tarif transportasi untuk moda angkutan laut, kereta api, dan penerbangan komersial. Diskon ini akan berlaku selama periode libur sekolah nasional, yaitu Juni hingga Juli 2025.
Langkah ini diambil guna menstimulus mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik, yang diyakini dapat menggerakkan sektor riil dan industri jasa di berbagai daerah.
3. Potongan Tarif Tol untuk 110 Juta Kendaraan
Sektor transportasi darat juga akan mendapat stimulus berupa potongan tarif jalan tol. Targetnya adalah 110 juta kendaraan yang melintas selama periode libur panjang.
“Diskon ini menyasar pemudik, wisatawan, hingga pengusaha logistik agar biaya mobilitas lebih terjangkau,” ujar Airlangga menambahkan.
4. Tambahan Alokasi Bantuan Sosial untuk 18,3 Juta KPM
Pemerintah akan menambah alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini melanjutkan skema bansos reguler yang telah berjalan, namun dengan nilai tambahan menyambut semester kedua tahun 2025.
5. Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta
Seperti saat masa pandemi, pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. Meskipun besaran bantuannya lebih kecil dibandingkan masa pandemi, program ini tetap dianggap penting untuk mengurangi tekanan biaya hidup para pekerja kelas menengah ke bawah.
Sebagai catatan, pada 2022 lalu, BSU sebesar Rp600 ribu pernah diberikan satu kali kepada buruh formal yang memenuhi syarat.
6. Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Insentif keenam berupa perpanjangan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditujukan kepada pekerja sektor padat karya. Program ini diyakini dapat memberikan keringanan beban operasional bagi perusahaan, sekaligus mempertahankan tingkat tenaga kerja formal di sektor manufaktur dan industri ringan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang lebih dari 52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jika konsumsi masyarakat meningkat, maka sektor-sektor lain ikut tumbuh. Ini langkah strategis yang juga berdampak langsung ke masyarakat,” ujar **Dr. Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia.
Kebijakan ini secara langsung menyasar kelompok rentan dan kelas pekerja, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi domestik. Selain itu, sektor transportasi dan logistik yang terdampak inflasi bahan bakar juga diharapkan dapat kembali bergairah.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri dan pemerhati kebijakan fiskal. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan agar program ini diiringi dengan pengawasan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitasnya.
Dengan menggulirkan enam skema bantuan yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk menstimulasi konsumsi, menjaga lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Pemerintah berharap, melalui program-program ini, ekonomi Indonesia bisa kembali tumbuh di atas 5 persen dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di tengah tantangan global yang belum mereda.(rel)
