Pasaman Barat, pasbana – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,3 persen pada tahun 2029. Salah satu langkah strategis yang dianggap krusial untuk mencapai target tersebut adalah percepatan pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, Syukriah, Senin (9/6), di Kota Padang. Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut akan menjadi pintu ekspor utama di samping Pelabuhan Teluk Bayur yang sudah lebih dahulu beroperasi.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen, maka butuh pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang. Pelabuhan ini bisa menjadi penggerak ekspor dari wilayah utara Sumatera Barat,” jelas Syukriah.
Ia menekankan bahwa pembangunan pelabuhan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bersinergi dengan revitalisasi Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang dan penguatan Pelabuhan Panasahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, Sumatera Barat dapat memiliki tiga simpul konektivitas maritim yang saling menopang, mendorong efisiensi logistik dan memperluas akses pasar ekspor.
Syukriah menambahkan bahwa Sumbar membutuhkan investasi besar dan transformasi menyeluruh dari hulu ke hilir agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara optimal.
“Kita tidak bisa terus menunggu potensi. Potensi harus segera diolah menjadi kekuatan ekonomi riil. Investasi adalah kunci,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumbar memproyeksikan kebutuhan investasi hingga tahun 2029 mencapai Rp117,3 triliun, yang akan difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata, terutama yang berorientasi ekspor.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyatakan bahwa target 7,3 persen bukan sekadar angka, melainkan tantangan besar yang harus dijawab melalui langkah konkret dan perubahan cara pandang.
“Selama ini kita masih berada di zona nyaman. Target 7,3 persen adalah tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras dan perubahan pola pikir. Sumbar memiliki potensi, tinggal bagaimana kita menyiapkan pondasi dan meyakinkan investor,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi menyoroti pentingnya reformasi perizinan, percepatan penyelesaian persoalan lahan, dan peningkatan sinergi lintas sektor dalam mempercepat masuknya investasi ke Sumatera Barat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada tahun 2023 hanya mencapai 4,43 persen, tertinggal dari target RPJMD sebesar 5,5 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,2 persen per tahun hingga 2029, Sumbar membutuhkan akselerasi signifikan untuk menutup ketertinggalan.
Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang dinilai strategis karena akan mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di provinsi tetangga seperti Pelabuhan Dumai di Riau dan Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, yang selama ini menjadi jalur ekspor komoditas Sumbar seperti CPO, karet, dan hasil tambang.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan, diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan infrastruktur pelabuhan, baik dari segi regulasi, pembiayaan, maupun koordinasi lintas lembaga.
Syukriah menggarisbawahi pentingnya pendekatan terukur dan realistis.
“Kerja cepat harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Target ini tidak akan tercapai bila tidak ada konsistensi dan pengawalan kebijakan dari semua pihak,” ujarnya.
Dengan mengedepankan pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang dan membangun ekosistem investasi yang sehat dan efisien, Sumatera Barat menatap optimis target pertumbuhan ekonomi 7,3 persen pada 2029. Kolaborasi lintas sektor, reformasi birokrasi, serta keberanian untuk meninggalkan zona nyaman menjadi kunci utama untuk menjadikan potensi ekonomi Sumbar sebagai kekuatan nyata dalam peta nasional dan regional.(rel/*)
