Pasbana - Lima juta hektare. Angka itu bukan sekadar statistik—itu setara hampir separuh Pulau Jawa. Pemerintah, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), resmi menyita lahan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri dari perusahaan yang dinilai melanggar hukum.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, pada Senin (2/3) menyebutkan, langkah ini bukan gertak sambal. Selain penyitaan lahan, negara juga telah mengantongi denda Rp7,4 triliun dari 51 perusahaan sawit. Tak berhenti di situ, 20 perusahaan lainnya sudah menyatakan kesediaan membayar tambahan Rp2,8 triliun.
Sebelumnya, sepanjang 2025 pemerintah telah lebih dulu menyita sekitar 4 juta hektare lahan. Artinya, operasi penertiban ini bukan aksi sesaat, melainkan gerakan sistematis.
Pertanyaannya: mengapa sekarang?
Selama bertahun-tahun, isu tumpang tindih izin, pembukaan lahan tanpa legalitas jelas, hingga ekspansi sawit di kawasan hutan menjadi duri dalam daging tata kelola agraria Indonesia. Sawit memang penyumbang devisa besar—bahkan menjadi salah satu komoditas ekspor andalan.
Namun, kontribusi ekonomi tidak boleh mengaburkan kepatuhan hukum.
Penertiban ini mengirim pesan tegas: era “main dulu, urus izin belakangan” sedang dibereskan.
Penertiban ini mengirim pesan tegas: era “main dulu, urus izin belakangan” sedang dibereskan.
Bagi dunia usaha, ini alarm sekaligus peluang. Alarm bagi yang abai terhadap legalitas. Peluang bagi pelaku usaha yang patuh dan ingin bermain jangka panjang. Kepastian hukum adalah fondasi investasi sehat.
Bagi publik, angka triliunan rupiah dari denda tentu menggiurkan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana lahan sitaan ini akan dikelola ke depan. Apakah dikembalikan ke negara untuk reforma agraria? Dikelola BUMN? Atau dilelang ulang dengan mekanisme yang lebih transparan?
Penertiban lima juta hektare ini bukan hanya soal sawit. Ini tentang tata kelola sumber daya alam. Tentang keberanian negara menegakkan aturan di sektor yang selama ini dikenal “besar dan kuat”.
Negara sedang membersihkan meja. Kini publik menunggu: setelah bersih, siapa yang akan duduk dan bagaimana aturan mainnya?(*)
