Padang, pasbana - Di sebuah ruang diskusi di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kota Padang, Selasa (10/3/2026), para akademisi, praktisi kebencanaan, hingga pemerintah daerah duduk melingkar membicarakan sesuatu yang tampak sederhana: pepatah lama orang Minangkabau.
Namun, di balik kalimat-kalimat adat yang diwariskan turun-temurun itu, tersimpan satu hal penting—sistem “alarm” tradisional yang dulu membantu masyarakat membaca tanda-tanda alam dan menghindari bencana.
Tema inilah yang mengemuka dalam bedah buku Mitigasi Kultural: Pengetahuan Lokal Kebencanaan Masyarakat Sumatera Barat karya peneliti Yose Hendra.
Di tengah era sensor satelit, aplikasi peringatan dini, dan sistem monitoring digital, para pembicara sepakat: teknologi saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu kembali memahami bahasa alam yang sejak lama menjadi pengetahuan kolektif masyarakat Minangkabau.
Antropolog Lucky Zamzami menyebut masyarakat Minangkabau sebenarnya memiliki sistem mitigasi bencana yang sudah tertanam dalam budaya.
“Pengetahuan itu hidup dalam sikap sosial, dalam aturan adat, bahkan dalam cara orang Minang memilih tempat tinggal,” ujarnya.
Masalahnya, dalam beberapa dekade terakhir, modernisasi pembangunan sering kali membuat masyarakat menjauh dari pengetahuan tersebut.
Padahal, menurut Lucky, kearifan lokal itu bukan sekadar warisan budaya, melainkan panduan praktis untuk hidup di wilayah rawan bencana.
Sumatera Barat sendiri memang berada di kawasan rawan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan provinsi ini memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor karena berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia.
Dalam kondisi geografis seperti itu, masyarakat tradisional Minangkabau sebenarnya telah memiliki cara membaca risiko sejak lama.
Peneliti kebencanaan Febyandi YS mengingatkan bahwa banyak pepatah adat Minangkabau yang sebenarnya berfungsi sebagai “peta risiko” lingkungan.
Contohnya adalah larangan membangun rumah di bekas aliran sungai atau di daerah rawan longsor. Pesan ini sering disampaikan lewat mamangan adat yang sederhana tetapi sarat makna.
“Pepatah-pepatah itu bukan sekadar kata bijak. Itu adalah pengetahuan ekologis yang lahir dari pengalaman panjang masyarakat menghadapi alam,” kata Febyandi.
Sayangnya, logika pembangunan modern sering kali mengabaikan peringatan tersebut. Permukiman baru tumbuh di kawasan rawan banjir atau di lereng yang rentan longsor.
Akademisi Wirdaningsih menilai kondisi ini menjadi alarm penting bagi dunia pendidikan.
Menurutnya, pengetahuan lokal tentang lingkungan dan kebencanaan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda tidak kehilangan hubungan dengan alam sekitarnya.
“Mitigasi bencana bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesadaran ekologis,” ujarnya.
Penulis buku Yose Hendra mengatakan risetnya berusaha mendokumentasikan berbagai tradisi lisan masyarakat Minangkabau yang selama ini menjadi media pengetahuan kebencanaan.
Mulai dari petuah adat, syair, hingga cerita rakyat yang mengandung pesan tentang hubungan manusia dan alam.
“Dalam situasi bencana, masyarakat sekitar adalah penolong pertama sebelum bantuan formal datang. Karena itu, pengetahuan lokal sangat penting,” kata Yose.
Wali Kota Padang Fadly Amran yang turut hadir menambahkan bahwa kekuatan masyarakat Minangkabau sebenarnya terletak pada solidaritas sosialnya.
Struktur komunitas seperti RT, RW, masjid, dan forum warga, menurutnya, merupakan “infrastruktur sosial” yang sangat efektif dalam sistem kesiapsiagaan bencana.
“Dalam kondisi darurat, tetangga adalah orang pertama yang menolong,” ujarnya.
Diskusi yang dipandu M. Hidayat itu akhirnya sampai pada satu kesimpulan sederhana namun penting: masa depan mitigasi bencana tidak harus memilih antara teknologi modern atau kearifan lokal.
Keduanya justru perlu berjalan berdampingan.
Di tanah Minangkabau yang akrab dengan gempa dan gunung api, mungkin sudah saatnya masyarakat kembali mendengarkan “alarm alam” yang sejak lama diwariskan oleh para leluhur. Makin tahu Indonesia.(*)
