Padang, pasbana— Kritik BEM KM Universitas Andalas yang menggunakan istilah “Presiden Pakak” mendapat respons dari Ketua Umum PW IPM Sumatera Barat, Sailendra Gusnan. Ia menilai bahwa dinamika kritik dari mahasiswa adalah bagian wajar dari demokrasi, namun tetap harus berada dalam koridor etika akademik.
Menurut Sailendra, kampus merupakan pusat lahirnya gagasan yang terukur dan berbasis kajian, sehingga penggunaan diksi yang merendahkan hanya akan mengurangi bobot kritik itu sendiri. “Kritik yang baik itu memiliki landasan akademik, didukung data, dan disampaikan dengan adab. Ketika bahasanya menyerang, yang hilang justru substansi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas wacana publik. Media sosial seharusnya menjadi ruang edukasi dan dialog, bukan tempat melahirkan istilah yang menimbulkan polarisasi.
Sailendra juga menyoroti perlunya melihat kebijakan pemerintah secara utuh, termasuk dalam konteks penanganan bencana di Sumatera Barat. Respons pemerintah pusat dalam situasi darurat, dukungan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) maupun perbaikan infrastruktur harus menjadi bagian dari analisis agar kritik lebih berimbang.
Menurutnya, konteks seperti penanganan galodo, alokasi anggaran pemulihan, hingga kebijakan pembangunan yang menyasar masyarakat di tingkat grass root merupakan fakta yang tidak boleh diabaikan dalam membaca relasi pusat dan daerah.
Lebih jauh, ia menilai bahwa kaum terpelajar harus mampu menjadi jembatan antara realitas sosial dan kajian ilmiah. Pemikiran yang jernih dan argumentatif diperlukan agar kritik dapat mendorong perbaikan, bukan sekadar memperkeruh suasana.
PW IPM Sumbar mendorong agar ruang kampus tetap menjadi ekosistem dialektika yang sehat. “Perbedaan pandangan itu wajar, tapi marwah akademik tidak boleh dikorbankan. Kritik keras boleh, tetapi akan lebih bermakna jika kritik disampaikan dengan adab dan berbasis pengetahuan,” kata Sailendra.
Menutup pernyataannya, ia mengajak mahasiswa untuk tidak hanya vokal, tetapi juga visioner. “Saat daerah sedang berusaha bangkit dari bencana, kita butuh energi kolektif. Mahasiswa dan kaum terpelajar harus hadir sebagai penggerak perubahan, bukan sekadar penggemar polemik,” tutupnya.(*)
