Padang, pasbana - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan sejumlah persoalan strategis daerah dalam forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Rebupon) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Rabu (29/4/2026).
Forum yang digagas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat penyelesaian isu pembangunan dan pascabencana.
Dalam pertemuan itu, Fadly menyoroti penanganan 557 rumah rusak berat dan hanyut akibat bencana. Ia menegaskan kebutuhan kepastian hukum terkait perubahan sempadan sungai dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, perubahan kondisi geografis berpotensi menambah 500 hingga 1.000 rumah yang harus direlokasi karena berada di kawasan rawan bencana.
“Kami membutuhkan dasar saintifik dan regulasi yang jelas agar pembangunan hunian tetap dapat segera diajukan sebelum batas waktu berakhir,” ujarnya.
Fadly juga mengangkat persoalan sedimentasi sungai yang semakin tinggi. Ia mengusulkan kebijakan normalisasi sungai melalui keterlibatan swasta berbasis kajian ilmiah agar pengerukan sedimentasi tidak hanya mempercepat mitigasi banjir, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi proyek infrastruktur strategis.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah memastikan pemerintah pusat siap memfasilitasi percepatan koordinasi lintas kementerian, termasuk rekomendasi teknis RTRW dan evaluasi rencana normalisasi sungai di tingkat nasional.
Selain isu kebencanaan, Pemko Padang juga menegaskan kesiapan mengusung status Kota Gastronomi UNESCO melalui penguatan kawasan Kota Tua Padang yang dikenal memiliki akulturasi budaya Minang, India, Tionghoa, dan Nias—identitas kuliner yang dinilai layak diangkat ke panggung dunia.(*)
