Oleh: Hairiza Satia *)
Alumnus Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pasbana - Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera pada Mei 2026 menjadi salah satu gangguan kelistrikan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dari Aceh hingga Lampung, jutaan masyarakat mendadak hidup dalam gelap. Aktivitas ekonomi lumpuh, jaringan komunikasi terganggu, rumah sakit bekerja dalam kondisi darurat, dan masyarakat dipaksa berhenti dari hampir seluruh aktivitas modern yang sangat bergantung pada listrik.
PLN menjelaskan bahwa blackout terjadi akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi. Gangguan tersebut disebut dipicu cuaca buruk hingga menyebabkan sistem interkoneksi Sumatera terganggu dan akhirnya runtuh secara berantai. Namun publik mulai mempertanyakan satu hal penting: apakah benar sebuah sistem kelistrikan sebesar Sumatera bisa lumpuh hanya karena cuaca buruk? Jika jawabannya iya, maka persoalan sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar gangguan teknis biasa. Itu berarti sistem kelistrikan Indonesia masih sangat rapuh.
Masalah utama blackout Sumatera bukan hanya pada matinya listrik, tetapi pada fakta bahwa satu gangguan mampu memicu efek domino ke hampir seluruh pulau. Gangguan bermula pada pukul 18.44 WIB di jalur transmisi Muara Bungo–Sungai Rumbai. Setelah jalur terganggu, frekuensi listrik turun drastis dan menyebabkan sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga sistem interkoneksi Sumatera runtuh.
Di sinilah letak persoalan besarnya.
Dalam sistem kelistrikan modern, seharusnya ada sistem perlindungan berlapis (redundancy system) agar gangguan di satu titik tidak langsung menjatuhkan seluruh jaringan. Jika satu jalur gagal, jalur lain harus mampu menopang beban sementara. Tetapi blackout Sumatera justru memperlihatkan bahwa sistem interkoneksi memiliki ketergantungan yang terlalu besar terhadap jalur utama tertentu.
Artinya, ketika satu titik bermasalah, seluruh sistem ikut runtuh.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih lemah. Infrastruktur mungkin terlihat besar dan modern di atas kertas, tetapi belum cukup tangguh menghadapi gangguan nyata di lapangan.
PLN mencatat sekitar 13,1 juta pelanggan terdampak blackout ini. Hingga sehari setelah kejadian, baru sekitar 8,3 juta pelanggan yang berhasil dipulihkan, sementara jutaan lainnya masih mengalami pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa blackout ini bukan gangguan kecil. Jika satu pelanggan mewakili satu rumah tangga atau tempat usaha, maka puluhan juta aktivitas masyarakat terganggu secara langsung.
Listrik hari ini bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan utama masyarakat modern. Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Ekonomi berhenti, komunikasi terganggu, pelayanan publik lumpuh, dan rasa aman masyarakat ikut hilang.Rumah sakit harus bergantung penuh pada genset darurat. Masalahnya, tidak semua rumah sakit memiliki cadangan daya yang kuat untuk pemadaman panjang.
Lampu lalu lintas mati dan menyebabkan kemacetan di berbagai kota. Jaringan internet terganggu karena BTS ikut kehilangan daya. Banyak masyarakat bahkan kesulitan sekadar mengisi daya ponsel untuk berkomunikasi.
Di media sosial, banyak warga mengeluhkan listrik yang belum menyala hingga lebih dari 20 jam. UMKM mengalami kerugian besar karena transaksi digital berhenti total. Pedagang makanan kehilangan stok akibat pendingin mati. Industri mengalami keterlambatan produksi. Bahkan masyarakat kecil yang hanya ingin tidur nyaman di tengah cuaca panas ikut menjadi korban.
Blackout ini memperlihatkan betapa rentannya kehidupan modern tanpa listrik.
Kritik publik semakin tajam karena alasan “cuaca buruk” dianggap terlalu sering digunakan dalam setiap krisis infrastruktur di Indonesia. Padahal cuaca ekstrem bukan hal baru. Perubahan iklim sudah lama diprediksi akan meningkatkan risiko terhadap sistem energi dan infrastruktur.
Jika hujan deras atau sambaran petir masih mampu memadamkan listrik satu pulau, maka masyarakat berhak mempertanyakan kesiapan sistem energi nasional menghadapi masa depan.
Beberapa laporan awal bahkan menyebut kemungkinan blackout bukan hanya dipicu cuaca, tetapi juga faktor lain seperti sambaran petir dan aktivitas penebangan pohon di sekitar jalur transmisi. Jika benar demikian, maka masalahnya menjadi lebih serius. Artinya pengawasan jalur transmisi dan mitigasi risiko di lapangan kemungkinan tidak berjalan optimal. Jalur transmisi tegangan ekstra tinggi seharusnya memiliki zona aman yang steril dari aktivitas yang dapat mengganggu jaringan listrik.
Di sinilah kritik terhadap PLN dan pemerintah menjadi sangat relevan.
Selama ini pemerintah sering bangga dengan pembangunan pembangkit baru, perluasan jaringan listrik, dan peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Tetapi blackout Sumatera menunjukkan bahwa membangun jaringan besar tidak otomatis berarti membangun sistem yang kuat.Masalah klasik pembangunan infrastruktur Indonesia kembali terlihat: terlalu fokus pada ekspansi, tetapi kurang serius memperkuat ketahanan sistem.
Pemerintah lebih sering sibuk meresmikan proyek baru dibanding memastikan sistem lama benar-benar aman dan tahan krisis. Akibatnya, ketika terjadi gangguan besar, kelemahan sistem langsung terlihat jelas.Kritik lainnya adalah soal ketergantungan berlebihan terhadap sistem interkoneksi tunggal tanpa cadangan lokal yang cukup kuat. Interkoneksi memang efisien untuk distribusi energi, tetapi jika tidak dibarengi sistem perlindungan yang baik, satu gangguan bisa berubah menjadi bencana regional.
Dalam sistem kelistrikan modern, seharusnya ada mekanisme isolasi otomatis agar gangguan tidak menyebar terlalu luas. Tetapi blackout Sumatera memperlihatkan bahwa sistem perlindungan tersebut belum bekerja optimal. Hal lain yang memperlihatkan lemahnya kesiapan sistem adalah proses pemulihan yang sangat lama.
PLN sendiri mengakui bahwa pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 jam untuk kembali normal setelah sistem runtuh.
Artinya, ketika sistem interkoneksi jatuh total, pemulihan tidak bisa dilakukan secara cepat. Ini memperlihatkan bahwa blackout berskala besar masih menjadi ancaman serius yang sulit ditangani dengan cepat. Yang lebih mengkhawatirkan, blackout ini memperlihatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Infrastruktur energi adalah objek vital negara. Ketika satu gangguan transmisi saja mampu melumpuhkan jutaan orang, maka sistem kelistrikan Indonesia sangat rentan terhadap gangguan besar lainnya, termasuk sabotase atau bencana ekstrem.
Kekhawatiran publik sebenarnya sangat masuk akal.
Indonesia sedang menuju era digital. Hampir seluruh aktivitas kini bergantung pada listrik dan internet. Bank, rumah sakit, industri, pendidikan, transportasi, bahkan layanan pemerintahan membutuhkan pasokan listrik stabil. Ketika sistem listrik mudah runtuh, maka stabilitas sosial dan ekonomi negara juga ikut terancam.Yang membuat publik semakin kecewa adalah blackout besar seperti ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Indonesia pernah mengalami blackout besar di Jawa pada 2019 yang menyebabkan jutaan pelanggan kehilangan listrik selama berjam-jam akibat gangguan transmisi.
Namun setelah bertahun-tahun berlalu, blackout massal masih kembali terjadi di Sumatera. Ini memunculkan pertanyaan yang sangat tajam: apakah evaluasi setelah blackout sebelumnya benar-benar dijalankan secara serius?
Atau jangan-jangan Indonesia hanya pandai meminta maaf setiap kali krisis terjadi, tetapi lambat melakukan pembenahan mendasar?
Kritik terhadap PLN bukan berarti masyarakat tidak menghargai kerja teknisi di lapangan. Banyak petugas bekerja keras memulihkan listrik dalam kondisi sulit. Tetapi kritik publik ditujukan pada sistem secara keseluruhan. Karena persoalan utama blackout bukan pada teknisi, melainkan pada manajemen risiko dan ketahanan infrastruktur nasional.
Pemerintah dan PLN seharusnya tidak hanya fokus memulihkan listrik secepat mungkin, tetapi juga transparan kepada publik mengenai akar masalah sebenarnya. Publik berhak mengetahui apakah ada kegagalan sistem proteksi, kurangnya pemeliharaan, desain jaringan yang lemah, atau faktor lain yang selama ini diabaikan.
Tanpa transparansi, blackout akan terus dianggap sebagai “musibah biasa” yang sewaktu-waktu bisa terulang kembali.
Indonesia membutuhkan reformasi serius dalam sistem energi nasional.
Ketahanan listrik tidak bisa hanya bergantung pada satu jalur utama atau satu sistem interkoneksi besar. Negara membutuhkan:sistem cadangan yang lebih kuat, perlindungan transmisi berlapis, modernisasi smart grid, pengawasan jalur transmisi yang lebih ketat, serta kesiapan menghadapi cuaca ekstrem yang lebih serius.
Karena di era modern, listrik bukan lagi sekadar layanan publik biasa. Listrik adalah fondasi ekonomi, kesehatan, komunikasi, pendidikan, dan keamanan nasional.Jika fondasi itu mudah runtuh hanya karena satu gangguan transmisi, maka blackout Sumatera sebenarnya sedang menunjukkan satu kenyataan pahit: Indonesia mungkin sudah memiliki jaringan listrik yang luas, tetapi belum tentu memiliki sistem yang benar-benar tangguh.
Dan jika masalah mendasar ini tidak segera dibenahi, maka blackout berikutnya mungkin bukan lagi pertanyaan “apakah akan terjadi”, melainkan “kapan akan terjadi lagi.” (*)
*)
hairizasatia@gmail.com
081384710575
Hairiza_satia97.
