PADANG PARIAMAN, pasbana – Kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, ke Sumatera Barat membuka peluang baru bagi daerah untuk mengembangkan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial. Agenda ini menjadi salah satu fokus utama selain pengelolaan sampah terpadu dan penanaman pohon.
Setibanya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026), Menteri Jumhur disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menegaskan Sumbar memiliki potensi besar melalui kawasan hutan adat dan kelompok perhutanan sosial yang selama ini telah dikelola masyarakat.
"Perhutanan sosial bukan hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui budidaya, ekowisata, hingga jasa lingkungan," kata Mahyeldi.
Menteri Jumhur menyebut potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi unit karbon yang memiliki nilai ekonomi. Kawasan hutan yang dikelola secara berkelanjutan dapat didaftarkan ke sistem registrasi nasional sehingga menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan.
Menurutnya, peluang tersebut semakin terbuka setelah pemerintah meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi perdagangan karbon nasional. Pemerintah menargetkan mekanisme ini menjadi instrumen pembiayaan hijau sekaligus membuka investasi bernilai besar bagi daerah yang berhasil menjaga tutupan hutan dan menekan emisi.
Namun, Jumhur mengingatkan keberhasilan perdagangan karbon tidak hanya bergantung pada potensi sumber daya alam, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.
"Kita perlu menyiapkan pelatihan agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami mekanisme pengelolaan serta perdagangan karbon," ujarnya.
Selama dua hari di Sumbar, Menteri Lingkungan Hidup juga dijadwalkan meninjau pengelolaan sampah terpadu, mengikuti aksi penanaman pohon, serta memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Sumbar guna memperkuat sinergi pengelolaan lingkungan.
Kunjungan ini dinilai menjadi momentum penting bagi Sumatera Barat untuk memanfaatkan kekayaan hutan sebagai sumber ekonomi baru yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. (*)
