Pasbana - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi penting. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyoroti efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga membuka peluang perubahan mendasar pada mekanisme distribusi agar manfaat program dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh ketepatan sasaran dan efisiensi rantai distribusinya. Dalam kebijakan publik, perbaikan sistem sering kali menghasilkan dampak yang lebih besar dibanding sekadar menambah alokasi dana.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengungkapkan pada Rabu (15/7), Presiden meminta distribusi MBG tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah pun diminta mengkaji berbagai alternatif penyaluran, termasuk memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari mekanisme distribusi apabila terbukti lebih efektif.
Menurut Agustina, regulasi yang berlaku saat ini memang masih mengatur penyaluran MBG melalui SPPG. Namun, Presiden membuka ruang evaluasi terhadap aturan tersebut guna menemukan model distribusi yang lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Tak hanya mekanisme penyaluran, sasaran penerima manfaat juga menjadi perhatian. Badan Gizi Nasional diminta memprioritaskan masyarakat pada kelompok desil terbawah, wilayah tertinggal, serta daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Pendekatan ini dinilai penting agar setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak sosial yang lebih optimal.
Di sisi lain, Presiden juga meminta kajian ulang terhadap besaran biaya makan per penerima. Penyesuaian akan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik biaya di masing-masing daerah sehingga kualitas menu tetap terjaga tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan anggaran.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan MBG diberikan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan evaluasi menyeluruh.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi penentu arah baru pelaksanaan MBG. Jika skema distribusi lebih fleksibel, penargetan semakin presisi, dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah, program ini berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. (*)
