PADANG, pasbana – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah dan rekomendasi yang konstruktif.
Ajakan tersebut disampaikan Vasco saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumbar di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu (18/7/2026). Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan kalangan intelektual menjadi kunci menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Vasco menilai KAHMI memiliki modal besar karena dihuni alumni dari beragam profesi, mulai dari akademisi, birokrat, hingga tokoh masyarakat. Keragaman itu dinilai mampu melahirkan gagasan yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sumatera Barat.
"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi KAHMI untuk menyampaikan rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah," ujar Vasco.
Ia berharap Muswil VII KAHMI tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru yang solid, tetapi juga memperkuat sinergi organisasi dengan pemerintah serta mendorong lahirnya generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan Muswil menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus regenerasi kepemimpinan. Ia juga mendorong Sumatera Barat mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Muktamar Nasional KAHMI mendatang karena dinilai dapat memperkuat eksistensi organisasi sekaligus memberi dampak positif bagi promosi daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui orasinya menekankan pentingnya pembangunan yang berakar pada budaya lokal. Ia menilai kekayaan adat dan sejarah Sumatera Barat harus menjadi fondasi pembangunan, sekaligus penggerak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dedi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (*)
