Pasbana - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026 masih terlihat terkendali. Kementerian Keuangan mencatat defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, di balik angka tersebut, terdapat sejumlah faktor yang perlu dicermati, mulai dari penurunan restitusi pajak hingga tertahannya belanja kompensasi energi.
Posisi defisit tersebut meningkat dibandingkan September 2026 yang mencapai 1,24 persen PDB, tetapi masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,02 persen PDB. Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp114,8 triliun, meskipun turun dari Rp125,5 triliun pada September.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN 2026. Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen secara tahunan, didukung aktivitas ekonomi dan perbaikan kualitas sistem Coretax yang mendorong pembayaran pajak.
Salah satu faktor yang turut memperkuat penerimaan adalah penurunan restitusi pajak. Hingga Oktober, pengembalian kelebihan pembayaran pajak tercatat Rp208,7 triliun, turun 38,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp340,5 triliun.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 37 persen menjadi Rp551,8 triliun, bahkan telah melampaui target tahunan. Peningkatan ini antara lain berasal dari surplus Bank Indonesia dan penerimaan sekitar Rp55 triliun dari penertiban kawasan hutan yang bersifat tidak berulang.
Di sisi pengeluaran, belanja negara meningkat 15,6 persen secara tahunan. Pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PLN serta Pertamina mencapai Rp415,8 triliun, naik 32 persen. Kenaikan volume BBM bersubsidi sebesar 9,5 persen dan pupuk 9,7 persen turut mendorong pembengkakan anggaran.
Sementara itu, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun. Anggaran Badan Gizi Nasional untuk 2026 telah disesuaikan dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Pemerintah tetap mempertahankan proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen PDB, meskipun sejumlah asumsi makroekonomi meleset. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata mencapai US$94,4 per barel, lifting migas berada di bawah target, dan rata-rata kurs rupiah sejak awal tahun mencapai Rp17.529 per dolar AS. Bahkan, kurs tengah BI pada 12 November tercatat Rp18.154 per dolar AS.
Dari sisi pembiayaan, penerbitan surat berharga negara (SBN) neto telah mencapai Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target. Setelah sempat tertekan akibat pengumuman MSCI pada Oktober, minat investor kembali membaik. Incoming bid lelang SUN meningkat menjadi Rp79,7 triliun pada 10 November, dari Rp31 triliun pada 27 Oktober.
Meski demikian, defisit yang relatif rendah belum sepenuhnya mencerminkan ruang fiskal yang longgar. Penurunan restitusi pajak dan tertahannya belanja kompensasi energi ikut membantu menjaga keseimbangan anggaran. Dengan asumsi restitusi dan kompensasi kembali mengikuti pola sebelumnya, defisit hingga Oktober berpotensi mendekati 2 persen PDB.
Ke depan, penurunan harga minyak dunia dapat mengurangi tekanan subsidi energi dan membantu stabilitas rupiah. Namun, keberlanjutan penerimaan negara dan disiplin belanja tetap menjadi penentu utama kesehatan fiskal Indonesia.(*)
