 |
Pjs. Walikota Padang Panjang , Irwan menerima secara langsung penghargaan JKN Award dari Presiden Joko Widodo, Rabu (23/05) .( Foto: Dok. Dinkes PP ) |
Padangpanjang -- Setelah melalui perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya Pemerintah Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award, dalam mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayahnya lebih dini tahun 2018.
Apresiasi dalam bentuk penghargaan UHC JKN-KIS 2018 ini diserahkan di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo secara simbolis kepada perwakilan kepala daerah. Dan Pjs Walikota Padang Panjang, Irwan adalah yang dipilih sebagai perwakilan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota yang langsung menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo.
Sementara penghargaan kepada 92 Kabupaten dan 28 Kota lainnya dilanjutkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Aula Grand Mercure Jakarta, Rabu (23/5) malam.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi gubernur, bupati dan walikota dalam acara Penghargaan UHC JKN-KIS 2018 ini atas kerja keras untuk mencapai 95% masyarakatnya bisa memiliki jaminan kesehatan.
Menurut Tjahjo, penghargaan diberikan kepada kepala daerah karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai Program Strategis Nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage di wilayahnya lebih awal sebelum tahun 2019.
Pjs. Walikota Padang Panjang, Irwan S.Sos, MM melalui Kadis Kesehatan Kota Padang Panjang Nuryanuwar menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam mewujudkan capaian JKN-KIS 95%.
 |
" Berkat kerjasama dengan masyarakat serta dukungan dari semua pihak yang terlibat, sehingga Kota Padang Panjang berhasil mencapai 95 persen yang merupakan cakupan anggaran baik dari APBD maupun kerjasama dengan Provinsi Sumbar dan Pusat, " jelas Nuryanuwar, Jum'at (25/05).
Ia mengatakan, Penerimaan penghargaan UHC Award 2018 dalam mewujudkan JKN-KIS lebih dini secara Nasional khusus wilayah Provinsi Sumatera Barat hanya tiga daerah yaitu, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Implementasi instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi JKN-KIS, khususnya intruksi pada Gubernur dan Walikota, dalam Inpres disebutkan bahwa Bupati dan walikota di perintahkan untuk mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan program JKN. Padangpanjang yang menetapkan pembangunan di bidang kesehatan sebagai prioritas berusaha keras untuk mewujudkan tujuan dikeluarkannya Inpres tersebut.
“Untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam JKN-KIS dan bisa menerima layanan kesehatan gratis, maka capaian 95% masyarakat Padang Panjang untuk memiliki jaminan kesehatan alhamdulillah berhasil diwujudkan, " tuturnya.
Pemko Padang Panjang melalui SOPD terkait bertekad bahwa keberhasilan capaian UHC 95 % ini terus dibarengi dengan kualitas layanan kesehatan yang maksimal. Dan diharapkan kepada masyarakat Padang Panjang yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun, bisa mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang ( JKMPP) dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
Sehingga target capaian UHC 100% untuk masyarakat Padang Panjang di tahun 2019 mendatang dapat diwujudkan. Dengan kata lain , 100% masyarakat Kota Serambi Mekkah tahun 2019 sudah memiliki jaminan kesehatan. (bd)
.jpeg)
