Follow & Like It !

IKLAN

Dunia Sekolah

Nagari Pakan Sinayan Agam  Deklarasikan Kampung Alquran

On Thursday, January 17, 2019



Agam - Nagari yang dikenal sebagai nagari para ustads atau ulama, Pakan Sinayan, Kabupaten Agam akan mendeklarasikan Nagari Kampung Quran. Warga Nagari Pakan Sinayan akan mendapatkan pembagian 1000 Al-Quran dari para perantau. 

Yusril Dt Maka Pimpinan Sanggar Quran Kamang mengatakan, Kamis (17/1), dalam waktu dekat akan di deklarasikan Pakan Sinayan, Kamang Tengah Sebagai Kampung Quran. Sebanyak 1000 Al-Quran akan dibagikan kepada seluruh warga Pakan Sinayan, Kamang Tengah untuk dihafal minimal satu ayat Al-Quran selama satu minggu.

Lanjut Dt Maka, warga Pakan Sinayan terbiasa membaca, menghafal hingga memahami isi Al-Quran dari segala lapis masyarakat. Kami akan menerapkan hal ini kepada seluruh masyarakat sehingga dengan membaca Al-Quran masyarakat akan semakin mengerti tentang Al-Quran serta meramaikan masjid dan mushala untuk belajar membaca Al-Quran. 

“Kedepannya akan ada aturan-aturan sosial yang nantinya harus ditaati oleh seluruh warga disekitar Nagari Pakan Sinayan, Kamang, Kabupaten Agam. Aturan sosial yang berlaku diantaranya, usai adzan magrib warga diharapkan mengaji di rumah atau di masjid atau mushala, (Bagi warga yang dirumah dilarang menonton televisi). Anak-anak hingga dewasa yang berjenis kelamin perempuan diwajibkan menggunakan jilbab saat dirumah maupun saat bepergian ke luar rumah, (Kebiasaan menutup aurat bagi perempuan harus dibiasakan sejak dini). Selain itu, seluruh warga di Nagari Pakan Sinayan diwajibkan dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran meskipun hanya Satu Ayat Satu Minggu,” ujar Dt Maka.

Sementara itu menurut Dt Maka, Sanggar Quran sebagai wadah pembelajaran membaca, menulis, memahami bahkan hingga menghafal Al-Quran terbuka bagi masyarakat umum. 

Saat ini Sanggar Quran terdiri dari anak-anak tingkat SD, SMP hingga orang dewasa. Lokasi Sanggar Quran itu sendiri sudah menyebar di 16 titik nagari di sekitar Bukittinggi-Agam dan terpusat di Pakan Sinayan, Kamang Magek, Kabupaten Agam. 

Ustads, Yasril Dt Maka pemrakarsa Sanggar Quran mengatakan, meski baru terbentuk satu tahun namun sudah lebih dari 100 orang yang ikut di Sanggar Quran di Nagari Pakan Sinayan. Biasanya kegiatan belajar Al-Quran pada malam hari dan berlangsung selama 3 kali seminggu.

"Rencananya semua kegiatan ini akan diawasi oleh seluruh warga sendiri demi terwujudnya Kampung Quran yang madani di Nagari Pakan Sinayan, Kamang Tengah ini," tutup Ustads Yusril Dt Maka. (Rizky)

Raih WBK Dari Kemenpan RB RI, Guru Besar UNP Tinjau Pelayanan Publik Polres Solok Kota

On Thursday, January 17, 2019




Solok -  Polres Solok Kota baru baru ini meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)  dari Kemenpan RB RI dan meraih peringkat Sangat Baik, menjadi  sebagai tempat study tiru dan kunjungan kerja bagi instansi lain. Kali ini Guru besar Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Ali Amran M.PD,MA,PH,D dan DR Abdul Razak.MS.I melakukan kunjungan kerja, melihat Pelayanan Publik Polres Solok Kota, Rabu (16/1) siang dan di terima lansung oleh Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan S.I.K,M.H dan Waka Polres Solok Kota Kompol Budi Prayitno.S.E,M.H serta Perwira Polres Solok Kota.

Kunjungan kerja tersebut Prof Ali Amran dan DR Abdul Razak melakukan Diskusi dengan Kapolres Solok Kota dan Waka Polres Solok Kota tentang Pelayanan Publik dan Predikat Wilayah Bebas Korupsi ( WBK) yang  telah di raih Polres Solok Kota.

Kapolres menyampaikan bahwa untuk meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) sangat susah, Perlu pengorbanan bahkan Referensi tentang Zona Integritas sangat sulit dicari dan bahkan tidak ada di tuliskan dalam buku. 



Dalam diskusi juga di bahas penjelasan tentang konsep pengembangan Zona Integritas. Prof Ali Amran menyatakan Ilmu yg berkaitan dengan zona integritas adalah ilmu tentang lingkungan alami, buatan dan sosial. Untuk merubah pola pikir dari instansi besar seperti Polri agar bisa menerapkan zona integritas dimulai dari bawah sehingga dapat merambah sampai ke atas. 

Dengan adanya zona integritas bisa membangun kepercayaan masyarakat terhadap suatu instansi dan dikatakan konsep disertasi WBK dapat menjadi produk bagi polres lain dalam mencapai zona integritas.

Dalam kunjungan ini, Kapolres memberikan buku karya Kapolres Solok Kota yang berjudul Membangun Zona Integritas , Tantangan dan Peluang  Menuju Polri yang di Cintai Masyarakat.
Setelah melakukan diskusi dilanjutkan dengan melihat ruang Pelayanan satu atap SKCK dan Sidik Jari, Ruang SPKT, Ruang pembuatan SIM serta ruang Bermain anak. Diakhir kunjungannya Prof Ali Amram M.PD,MA,PH,D sangat puas terhadap pelayanan Polres Solok Kota. (Nal)

Pegawai PDAM Asal Nagari Sungai Kamuyang Bakal Diberhentikan

On Wednesday, January 16, 2019



Payakumbuh -- Tak ada hujan tak ada angin, Rabu (16/1) senja, tiba-tiba saja pasokan air PDAM yang dikonsumsi warga Payakumbuh dibeberapa daerah mendadak mati. Serta merta keresahan warga mengemuka, berbagai keluhan muncul termasuk melalui media sosial yang ditujukan kepada Walikota Payakumbuh dan jajaran pimpinan PDAM Kota Payakumbuh.

Informasi yang didapatkan dari Direktur PDAM Payakumbuh, Herry Iswahyudi, Rabu (16/1) via selulernya, matinya aliran air PDAM disejumlah daerah di Kota Payakumbuh disebabkan adanya pemutusan sepihak oleh oknum warga pada sumber air PDAM di Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kabupaten Limapuluh Kota. Dikatakan, sejumlah fasilitas milik PDAM diareal tersebut bahkan dirusak.

"Sekelompok warga diduga telah melakukan pengrusakan barang milik PDAM dan menutup aliran pasokan air ke kota," ujar Dirut PDAM, Herry Iswahyudi saat dihubungi via aplikasi Whatsapp beberapa saat lalu.

Herry mengaku tidak mengetahui alasan pemutusan sepihak oleh sekelompok warga Batang Tabik tersebut. Menurutnya, Pemko Payakumbuh telah terikat kerjasama yang sah dengan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang terkait pemanfaatan sumber air Batang Tabik buat konsumsi warga Payakumbuh.

Hal itu dibenarkan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi saat dihubungi via sambungan ponsel. Dikatakan Riza, pemutusan sepihak tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama yang sudah dibuat dan disepakati antara kedua belah pihak. 

"Kita sudah melakukan perjanjian kerjasama, dan semua kewajiban telah kami laksanakan. Saya rasa tidak ada poin kesepakatan yang kami langgar. Kalau toh ada persoalan internal di Kenagarian Sungai Kamuyang, atau bermasalah dengan pemerintahan diatasnya, jangan korbankan dong warga kami di Payakumbuh," tegas Walikota Riza. 

Riza mengaku tidak bisa mentolerir persoalan tersebut, karena telah mencederai butir butir kesepakatan dalam perjanjian kerjasama antara Pemko Payakumbuh dengan Pemnag Sungai Kamuyang. Dirinya mengaku tidak segan-segan mengambil kebijakan ekstrem untuk menjaga kepentingan warga Payakumbuh.

"Kalau persoalan ini tidak segera dituntaskan, saya tidak segan-segan memberhentikan seluruh pegawai PDAM asal Nagari Sungai Kamuyang yang menjadi bagian dari komitmen perjanjian dan pemanfaatan sumber air tersebut bagi warga Payakumbuh. Besok bisa langsung saya berhentikan," ancam Riza.

Riza mengaku telah memerintahkan Dirut PDAM untuk melaporkan tindakan pidana terkait pengrusakan sarana PDAM oleh oknum masyarakat tersebut kepada pihak kepolisian. Dirinya juga meminta Dirut PDAM untuk mengambil langkah taktis secepatnya untuk mengatasi keterbatasan air bagi warga Payakumbuh.

"Sementara kita lakukan penggiliran air ke masyarakat dan pelayanan mobil tangki PDAM," ujar Riza dan juga Dirut PDAM secara terpisah. 

Terpisah,  Walinagari Sungai Kamuyang irmaizar melalui via WA nya,  membenarkan telah terjadi pemutusan. "Betul telah terjadi pemutusan, Saat ini masalah tersebut sedang kita komunikasikan dengan Camat dan Forkopinca Kecamatan Luak," ujarnya.

Ketika ditanyakan kembali perihal asalan dilakukan pemutusan air tersebut, Irmaizar menjawab pihak pemerintah Nagari Sungai Kamuyang juga sedang mengkomunikasikannya. "Sedang kita komunikasikan pak," ujarnya singkat.

Sampai berita ini diturunkan, beberapa wartawan sudah mencoba menghubungi Walinagari lewat panggilan telepon namun pihaknya belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang alasan pemutusan dan solusi bagi masyarakat yang terkena imbas pemutusan tersebut. (BD)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Payakumbuh Gelar Bazar

On Wednesday, January 16, 2019



Payakumbuh – Di awal tahun 2019 ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Payakumbuh menggelar Bazar Murah untuk ribuan jenis buku yang diterbitkan oleh PT Toko Buku Media Mandiri. Bazar ini akan berlangsung di halaman kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Tepatnya di samping gedung DPRD Kota Payakumbuh-red) sampai tanggal 10 Februari 2019 mendatang yang sebelumnya telah dimulai tanggal 10 Januari 2019 kemarin. Berbagai jenis buku umum dan pelajaran bisa ditemukan pada bazar ini.

Sedangkan untuk harga, Dinas Kearsipan mematok untuk setiap buku dibandrol dari harga Rp 5.000 hingga Rp 55.000. selama enam hari bazar ini berjalan, ribuan buku sudah habis terjual.

“Sampai sekarang, buku yang paling laris itu buku novel dan agama. Mayoritas yang membeli dari kalangan mahasiswa,” kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, Zulinda Kamal, Rabu (16/01) di ruangannya. 

Dikatakan Kadis, selama satu bulan bazar ini berlangsung pihak PT Toko Buku (TB) Media Mandiri akan selalu menyanggupi permintaan dan kebutuhan buku yang diminta oleh Pemko dan masyarakat Payakumbuh. Termasuk untuk request buku yang diinginkan dan buku tersebut tidak terlihat dari deretan buku yang terpajang selama bazar. Pastinya, harga tetap murah dan tidak dikenai ongkos kirim. 

“Dua hari kemarin persediaan buku menipis dan langsung kami hubungi TB Media Mandiri. Alhamdulillah hanya satu hari ribuan buku sudah datang ke Payakumbuh. Kami usahakan stok buku selalu stabil. Bahkan sampai saat ini, sudah dua kali ditribusi buku tambahan dari TB Media Mandiri di Jakarta,” kata Linda. 

Dalam bazar ini, sasarannya tidak lain kalangan umum. Sebab, buku-buku yang dijual murah ini kelak bisa dijadikan oleh masyarakat sebagai bahan awal atau tambahan untuk pustaka rumah atau instansinya. Kelak, budaya membaca akan terbangun seperti penyebaran virus di lingkungan masyarakat itu sendiri. 

Pasalnya, kemajuan teknologi yang membiasakan masyarakat untuk membaca buku dari Hp Android bisa hanya akan membuat kebiasaan individualism. Termasuk merusak kesehatan akjibat radiasi teknologi. Sedangkan membaca buku akan lebih sehat dan membuat pengolahan data dalam otak bekerja maksimal. 

“Hal tersebut sudah ada penelitiannya dari akademisi internasional. Bahwa lebih baik membaca dari buku dari pada di HP atau computer,” ujar Linda. 

Untuk operasional Bazar, pengunjung bisa datang ke bazar setiap hari karena program ini buka setiap hari. Namun jam kerja pada hari Senin-Jumat dibuka pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu buka pada pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB. (BD)

Paripurna,  Empat Ranperda Disampaikan Pemko Payakumbuh

On Wednesday, January 16, 2019


Payakumbuh – Diawal tahun 2019, Pemko dan DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang memfokuskan strategi kerja dalam melayani masyarakat. Keempat Ranperda ini disampaikan dalam sidang paripurna perdana di tahun 2019, Rabu (16/01) di Aula Gedung DPRD Kota Payakumbuh. 

Keempat Ranperda ini disampaikan oleh PJ Sekretaris Daerah Ambriul Dt. Karayiang yang diantaranya tentang penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Organ dan Kepegawaian PDAM Kota Payakumbuh, Perubahan atas peraturan daerah no 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan terakhir tentang pengelolaan cadangan pangan kota Payakumbuh. 
Dalam rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Suparman S.Pd dan dihadiri puluhan anggota DPRD lainnya. 

Dalam penyampaian empat Ranperda ini, Amriul mengatakan untuk penyelenggaraan SPBE, Pemko Payakumbuh merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 1 yang mengeinginkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan, akan meningkatkan kualitas kerja. Hal ini dapat dilihat dengan seiring waktu kemajuan teknologi. 

“Kami ingin mewujudkan system pemerintahan secara terbuka. Karena itulah perlu melakukan perubahan dalam system birokrasi dan pola kerja. Dipastikan pada perjalanan SPBE ini, akan terjadi perubahan karakter, mental dan pola piker di kalangan birokrasi pemerintahan,” kata Amriul. 

Sedangkan Pada penyampaian Ranperda tentang organ dan kepegawaian PDAM kota Payakumbuh, Amriul mengatakan pada di penghujung tahun 2018 yg lalu, pemerintah daerah dan DPRD kota Payakumbuh telah mengesahkan Perda tentang Perusahaan Umum Air Minum daerah kota Payakumbuh. 

“Ini lanjutan kerja dan penyempurnaan aturan agar dalam pelayanan dan birokrasi PDAM terstruktur lebih rapi lagi,” ulasnya. 

Sementara itu pada penyampaian perda tentang pengelolaan sampah, Amriul mengatakan poin ini untuk memperkuat Perda No 4 tahun 2014. Dalam perda tersebut mampu mengatur seluruh komponen yang berkaitan dengan penanganan sampah. Namun seiring waktu berjalan, ada hal-hal yang dirasa masih kurang. Hal inilah yang akan ditanggulangi nantinya melalui Perda yang baru. 

Kemudian, pada perda pengelolaan cadangan pangan, dimaksudkan jikalau nantinya Kota Payakumbuh dilanda krisis pangan maupun bencana alam yang beresiko akan ketersediaan pangan. Seperti halnya UU No 18 tahun 2012 tentangn pangan, mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercukupi pangan bagi setiap individu. 

Usai membacakan Ranperda ini, Amriul Dt Karayiang menyerahkan berkas kepada pimpinan sidang. Kemudian Sidang di Skors selama satu minggu agar seluruh anggota DPRD bisa mempelajari Ranperda. Setelah itu, barulah digelar rapat paripurna untuk menyampaikan pandangan fraksi dalam Ranperda yang diajukan oleh Pemko Payakumbuh kepada DPRD. 

“Sidang kami skors selama satu minggu untuk menyiapkan tanggapan dari masing-masing fraksi,” kata Suparman. (BD)

Tak Terima Diceraikan, Suami Gigit Puting Istri Hingga Putus

On Wednesday, January 16, 2019

Foto Ilustrasi ( Dok. Istimewa )


Tanah Datar - Tak terima istrinya minta cerai, ML (40) warga Jorong Koto Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar menggigit payudara (puting susu) isterinya hingga putus.

Kapolres Tanah Datar AKBP. Bayuaji Yudha Prajas didampingi Wakapolres Kompol. Mayarudin, Kasat Reskrim AKP. Edwin dan Kasat Intelkam AKP. Malkani pada Rabu (16/01) mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu sore (13/01) lalu.

"Korban sudah melapor dan kami dari Polres Tanah Datar sedang melakukan penyelidikan. Saat ini korban dengan inisial MM (38) harus mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit," jelas Kapolres.

Bayuaji menjelaskan, kejadian itu berawal dari pertengkaran hebat keduanya sehingga sang istri minta cerai dan meninggalkan rumah dengan sepeda motor.

"Pada sore itu mereka bertengkar, berujung kepada tuntutan istri minta cerai dan meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Tidak terima, suami MM ini mengejarnya, sehingga ML ini berhasil mencegat istrinya dan menyeret korban," ucap Bayuaji.

Lebih lanjut Bayu menceritakan, pertengkaran pun makin menjadi, sang suami berhasil merobek paksa baju isterinya, hingga terjadi peristiwa tersebut. "Isterinya diseret, lalu bajunya dirobek kemudian digigitnya puting hingga putus," kata Bayu.

Tak terima diperlakukan suami seperti itu, ucapnya AKBP. Bayuaji akhirnya sang isteri mendatangi Mapolres Tanah Datar, untuk melaporkan perbuatan suaminya tersebut.

Sementara itu, Kasat Reskrim AKP. Edwin menambahkan, kasus ini masih dalam peyelidikan, pihaknya sedang mengumpulkan keterangan korban dan saksi yang sudah didalami. "Berdasarkan keterangan korban, kasus ini sedang kita tangani," kata Edwin.

Ditambahkan Edwin, menurut istrinya ini, keduanya sering bertengkar. Sang isteri sering mendapat perlakuan kasar dari sang suami.

"Jika terbukti, terhadap kasus ini kita pasal menjerat terlapor dengan pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara diatas lima tahun," pungkas Edwin. (Ddy/Del)

Penyelidikan Kasus PTSL 2017-2018 Nagari Gadut Masih Berlanjut

On Wednesday, January 16, 2019



Agam - Kasus dugaan pungli dalam pembuatan sertifikat tanah di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017-2018, masih berlanjut. Sejak di keluarkan surat perintah penyelidikan No : SP.Lidik/83/3/2018 Reskrim, tanggal 01 Maret 2018, Sat Reskrim Polres Kota Bukittinggi sudah memanggil saksi-saksi yang terkait dalam pembuatan sertifikat itu untuk dimintai keterangan, Rabu (16/01). 

Hal tersebut dipertanyakan salah seorang warga Gadut, I.Dt. Majo Lelo, saat di terima oleh KBO Ipda Rommy Hendra Korniawan SH.MM,  Sabtu (12/01). Menurut Majo lelo, perkembangan penyelidikan kasus dugaan pungli sertifikat PTSL 2017-2018 itu masih terus berlanjut di tahap penyelidikan Mapolres Kota Bukittinggi. Sebab katanya, sejak kasus itu mencuat kepermukaan bahkan sudak diekspose di sejumlah media, warga juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan kasus tersebut. Warga khawatir kasus itu didiamkan saja sehinÄ£ga prosesnya tidak jalan. 

Terpisah, Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polres Bukitinggi Ipda Rommy HK, menjelaskan, "Proses dan perkembangan kasus itu, masih dalam proses penyelidikan. Kita lanjut Romi, masih mendalaminya dan semua saksi saksi yang terkait dengan proses pembuatan sertifikat itu masih dalam tahap penyelidikan. Kasus ini tidak kita hentikan. 

Sudah kita buatkan hasil laporan penyelidikan, laporan ini akan kami berikan pada pimpinan, laporan inilah yang akan digelarkan oleh pimpinan untuk menentukan langkah-langkah ke depan.

Setelah mendapat penjelasan tambah Rommy, I.Dt Majo Lelo selaku perwakilan warga gadut memahami dan pahan tahapan tahapan proses penyelidikan yang sedang dilakukan sehingga dapat pula menyampaikan pada warga disekitar. 

Warga Gadut lain peserta sertifikat PTSL kecewa pasalnya pembagian sertifikat di tunda tunda. Menurut ET warga Gadut,  proses pembuatan sertifikatnya sudah satu tahun sampai saat ini juga belum kunjung selesai, tidak ada kepastian kapan di serahkan kepada kami. Melalui media yang kami baca ada oknum pungli dalam pembuatan sertifikat PTSL di Nagari Gadut. Pertanyaan ET, apakah ada hubungannya sehingga di tunda pembagian sertifikat kami itu. (Rizky)

Kunjungi Warga Trans, H. Febby Datuk Bangso : Gapoktan dan Bumnag untuk Kesejahteraan

On Wednesday, January 16, 2019



Sijunjung - Staf Khusus Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal H Febby Datuk Bangso beserta rombongan, kunjungi warga trans Padangtarok, Kec Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Kehadiran rombongan tersebut untuk melakukan percepatan layanan dan fasilitas sarana  prasarana pemukiman transmigrasi SP I Padangtarok.

Warga trans Padangtarok berasal dari Jawa Tengah dan Yogjakarta. Mereka ditempatkan sebagai warga trans sejak dua bulan terakhir. Ada 191 KK yang menjadi warga trans. Kehadiran mereka dibiayai oleh  sharing dari APBD Jawa Tengah dan APBN Kemendes PDTT.

Pimpinan rombongan H. Febby Datuk Bangso menyebutkan, Kemendesa PDTT akan memberikan pendampingan dan pelayanan untuk warga trans. Pendampingan ditujukan untuk kesejahteraan dan kemandirian warga.

Khairul Anam, Ketua Gapoktan Siwanu Jaya, merespon. Katanya, mereka sudah dua bulan menetap di wilayah tersebut. Warga trans mulai kerasan tinggal di sana dan memiliki semangat untuk membangun ekonomi warga. Pembangunan ekonomi tersebut ditindaklanjuti dengan membangun Gapoktan dan Bumnag.

“Kami mendapatkan dukungan untuk inventarisasi kepemilikan lahan dan jaminan hidup warga trans,” kata Khairul Anam, dihadapan warga trans dan rombongan Kemendesa PDTT, di Padangtarok, Senin (14/1)

Menurut Dr Conrita Ermanto, M.Si, Kasubdit Pengurusan Hak Atas Tanah Pengembangan Kawasan Transmigrasi, penempatan transmigran pada tahun pertama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa jaminan hidup, setelah itu  dengan pemberdayan ekonomi masyarakat transmigrasi untuk pengembangan produk unggulan, pemanfaatan lahan usaha dan fasilitasi legalisasi hak milik melalui pengurusan Sertifikat Hak Milik.

“Disamping itu, Kementerian Desa PDTT terus meningkatkan moda transportsi berupa jalan melalui Dana Alokasi Khusus Afirmasi,” katanya sembari menyebutkan, akan dikucurkan 3,5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut.

Ikut hadir dalam kunjungan tersebut, Anto Pribadi (Direktur Penataan Sebaran Penduduk), Sumardi (Kasubdit Pembangunan Permukiman), Bayu Sugiarto SH (Kasubdit Dokumentasi Pertanahan dari Dirjen PKP2), Dr Conrita Hermanto (Kasubdit Pengurusan Hak Atas Tanah Pengembangan Kawasan Transmigrasi).(*)

Kemendes PDTT Siap Dukung Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 tentang PPMI

On Wednesday, January 16, 2019



Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap mendukung pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Kemendes PDTT Bidang Pengembangan Wilayah, Conrad Hendarto pada rapat kerja bersama DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1).

"Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi siap mendukung undang-undang (UU No 18 tahun 2017 tentang PPMI) tersebut. Menurutnya, pemerintahan desa juga memiliki peran dalam rangka perlindungan buruh migran," ujarnya.

Ia mengatakan, Kemendes PDTT memiliki beberapa balai latihan di daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia. Menurutnya, Kemendes PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat bekerjasama untuk merealisasikan hal tersebut.

"Ada beberapa fasilitas Kementerian Desa di Kabupaten yang dapat dimanfaatkan. Pada waktu (pekerja  migran Indonesia) kembali ke desa juga perlu ada pelatihan-pelatihan," ujarnya.

Selain migran, Conrad juga menyoroti keluarga migran yang ditinggalkan di desa. Menurutnya, keluarga migran yang ditinggalkan juga membutuhkan ragam pelatihan untuk membantunya memenuhi kebutuhan secara mandiri.

"Untuk keluarga yang ditinggalkan pekerja (migran) juga bagaimana agar bisa dilakukan pelatihan-pelatihan, agar bisa tetap mandiri dan bekerja di desa," ujarnya.

Beberapa kementerian/lembaga yang turut hadir dalam rapat kerja tersebut di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan BPJS Ketenagakerjaan.(ril/dyko)

HUKRIM

Video Moment

LOWONGAN KERJA

INSPIRASI KEHIDUPAN

CARITO LAPAU