Follow & Like It !

IKLAN

Dunia Sekolah

Martoni: Kita Ingin Pedagang Dapat Berjualan Dengan Nyaman

On Tuesday, March 19, 2019



Padang Panjang --- DPRD dan Pemko Kota Padang Panjang, bersama Kapolres Padang Panjang, turun meninjau lokasi pasar dan melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait relokasi tempat berdagang dan pengaturan para pedagang kaki lima di Pasar Pusat Kota Padang Panjang, Rabu (19/03).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi pedagang pasar yang datang ke DPRD Kota Padang Panjang, Senin (18/3), yang lalu.
Saat peninjauan, sejumlah aspirasi dan permasalahan, kembali disampaikan oleh beberapa orang perwakilan pedagang.  Terutama soal relokasi tempat berdagang dan pengaturan para pedagang yang berjualan di akses jalan masuk pasar.

Nampak hadir dalam peninjauan  tersebut, pihak Pemko Padang Panjang yang diwakili Penjabat Sekda Martoni, Kadis Perdagkop Arpan, Kasat  Pol PP dan Damkar Iriansyah Tanjung, juga hadir Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar ,  Kapolres Padang Panjang AKBP Cepi Noval bersama sejumlah perwira.

Dalam pertemuan tersebut berlangsung pembicaraan dua arah terkait beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pasar.



Kendati sempat memanas, namun AKBP Cepi Noval dapat menetralisir keadaan, dengan mengingatkan rasa sebagai orang Minang yang taat beragama, tidak cepat marah dan menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat.

Sejumlah titik lokasi yang menjadi inti masalah, langsung ditinjau satu persatu. 

Sumber masalah, seperti terhalangnya akses masuk ke lokasi pasar, akibat tidak patuhnya sebagian pedagang yang tetap berjualan di badan jalan, los pasar yang sepi pembeli akibat terhalangnya jalan masuk, serta persoalan lainnya, yang menjadi masalah, dicek dan dikunjungi langsung oleh tim.

Pj Sekdako Martoni, dalam kesempatan itu menjelaskan, bahwa pada prinsipnya, pasca difungsikannya gedung baru pasar pusat Padang Panjang, langkah berikutnya, pemko ingin melakukan penataan lokasi untuk pedagang kaki lima.

Dijelaskan, pemko ingin melakukan penataan, dengan tetap memperhatikan berbagai aspek, baik tentang estetika, kenyamanan pedagang dan pembeli, kelancaran akses keluar masuk pasar, parkir kendaraan, sarana ibadah dan lainnya.

"Prinsipnya, pemko bersama DPRD ingin persoalan ini cepat selesai dan pedagang dapat berjualan dengan nyaman. Tidak ada yang ingin dirugikan dalam hal ini. Semua diusahakan maksimal, agar dapat terakomodir sesuai porsinya," ujar Sekda.


Dalam rapat hearing di DPRD, usai menerima keluhan para pedagang,  Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Yulius Kaisar meminta agar pemerintah daerah secepatnya mencarikan lokasi untuk pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat , sehingga dapat berjualan .

"Kita sudah cek tadi, dan saya harap pemko secepatnya mencari solusi untuk PKL yang belum memperoleh tempat. Ini adalah persoalan kita bersama di Padang Panjang, dan persoalan ini harus dicarikan solusinya sesegera mungkin," ujar Yulius Kaisar.

Disamping itu, juga disepakati agar Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Imam Bonjol cepat dibenahi, sehingga para pembeli yang datang, baik masyarakat lokal, maupun dari luar Padang Panjang, tertarik dan nyaman berbelanja di lokasi pasar Padang Panjang.

Jika jalan tersebut dibenahi dengan baik, maka akses menuju pasar akan lebih lancar, sehingga orang akan tertarik untuk masuk berbelanja, dan seluruh lokasi berjualan, mudah diakses dan dijangkau para pembeli.
Namun, pihak DPRD mengakui, penataan pasar bukanlah pekerjaan mudah. Butuh perhatian serius, kerja keras dan saling keterbukaan, termasuk yang paling penting, adalah sikap tegas dari  pemerintah daerah.--(**)

Kurikulum Seni Budaya SMP: Diarahkan Sesuai Tuntutan Industri 4.0 Dan FLS2N (?)

On Tuesday, March 19, 2019

Oleh: Zulkarnaen, M.Sn *)

Pasbana.com --- Kurikulum awalnya digunakan untuk bidang olah raga, berasal dari bahasa Yunani, yaitu Curere berarti jarak tempuh lari. Jarak yang dimulai dan disudahi dikenal dengan istilah start dan finish. 

Istilah ini digunakan dalam pendidikan. Curere diartikan jarak yang ditempuh dari start hingga finish. Sementara itu di Indonesia kurikulum menurut UU SISDIKNAS Nomor 20 tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara atau metoda yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pendidikan untuk mencapai tujuan .

Seni budaya sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, sebut saja di SMP, merupakan pelajaran seni yang berlatar budaya, tidak semata-mata murni seni. Seni budaya, sederhananya kesenian yang berlatar budaya, semua yang dibuat manusia tentang cara hidupnya yang memiliki keindahan.  

Salah satu contoh seni budaya Indonesia adalah tari Saman yang diakui UNESCO sebagai daftar Representatif Budaya tak benda warisan manusia di dalam siding ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk perlindungan Warisan Budaya tak Benda Unesco di Bali, 24 Nopember 2011.

Presiden RI, Jokowi dalam banyak kesempatan menyatakan: Seni budaya merupakan kekayaan nyata Indonesia, kita kalah dengan negara lain soal teknologi, industri mobil, pesawat dan lain-lain. 

Namun satu yang dibanggakan Indonesia di luar negeri, yaitu seni budaya. Kalimat seperti ini penulis dengar langsung pada 4  September 2018, oleh Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, dalam kuliah umum di ISI Padangpanjang. Sebagai guru seni budaya, penulis merasa tepat berada dibidang yang menjadi kekayaan Indonesia, yang belum terkalahkan oleh negara lain.

Yang menggelitik penulis selama mengajar seni budaya di SMP adalah kemana arah seni budaya SMP? Sementara kita sudah berada di industri 4.0, seperti pidato Prof. Novesar, Agustus 2018, dalam acara wisuda ISI Padangpanjang, bahwa industri 4.0 suatu persaingan global yang melibatkan kreatifitas seni, kebutuhan pasar dan infrastruktur internet yang dikenal dengan big data.

Saatnya kita, masyarakat Indonesia memikirkan kurikulum terbaik buat anak bangsa, dibidang seni budaya SMP, pikirkan kebutuhan seni budaya untuk lingkungan sekolah, masyarakat budaya setempat, dan pemasaran yang menggunakan internet super cepat. Kurikulum seni budaya tak melulu “menyusahkan” guru hingga menghambat kreatifitas seni budaya, melulu pada administrasi, hingga lupa akan kebutuhan pasar, yang mengglobal, dan pada akhirnya seni budaya Indonesia diambil orang.

Ada baiknya kurikulum seni budaya SMP lebih disederhanakan, tidak mengikat seperti sekarang ini, kalau bisa seperti KTSP yang kemudian diserahkan kepada guru masing-masing. Perangkatnya cukup silabus, bentuk karya dan penilaian. Demikian sederhana, namun padat pada karya. Penilaian pun tak serumit K13 seperti sekarang ini. Pemikiran sederhana ini, setidaknya menghasilkan guru-guru seni budaya yang kreatif dan tujuan akhirnya anak-anak bangsa Indonesia tumbuh dalam lingkar seni budayanya sendiri dan tahu akan budaya orang lain. 

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin kurikulum seni budaya diarahkan pada kebutuhan seperti, apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang dilombakan. Ini dapat dilihat, pada kegiatan keagamaan, pariwisata, perkawinan, adat istiadat, peresmian dan seterusnya. 

Kemudian setiap tahun Kemendikbud menyelenggarakan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional,  ke arah sana hendaknya kurukulum dibuat. Jika boleh, mengadopsi pikiran Festival Seni Budaya di Solok Selatan yang kini hangat dibicarakan yang fokus pada seribu rumah gadang. 

Ada simbol seni budaya daerah masing-masing ditampilkan kepermukaan. Hingga kurikulum seni budaya membawa impersi bagi anak-anak bangsa Indonesia.
Sumber: berbagai media.

*). Penulis adalah guru seni budaya SMPN Binsus Kota Dumai, penulis buku, jurnal ilmiah, artikel diberbagai media.

Melalui Penasehat Hukum, Maria Feronika Bayarkan Uang Pengganti Kasus Korupsi Rudin Walikota Padang Panjang

On Tuesday, March 19, 2019


Padang Panjang-- Maria Feronika terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi Rumah Dinas (Rudin) Walikota Kota Padang Panjang tahun 2018 lalu, hari ini Selasa 19 Maret 2019 melalui Penasihat Hukum (PH) dan pihak keluarga membayarkan uang pengganti sebesar Rp.167.231.000,- juta dan denda Rp.50.000.000,- juta serta biaya perkara pada semua tingkat Rp.17.500, di Kejaksaan Negeri Padang Panjang sekitar pukul 09.30 WIB.

Kajari Padangpanjang Riza Faizal Ritonga, SH. MH melalui Kasi Pidsus Ricky, SH yang juga didampingi Kasi Intel Ekky Rizki Asril, SH membenarkan bahwasannya pihak keluarga Maria Feronika beserta Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Uang Pengganti kasus Tindakan Korupsi ke Kejaksaan Negeri.


"Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor : 3068 K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Januari 2019 dan putusan dari Pengadilan Tinggi Padang nomor : 14/Tipikor/2018/PT.PDG  tanggal 15 Agustus 2018 , Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri kelas I A Padang nomor : 04/Pid.sus-TPK/2018/PN.Pdg tanggal 6 Juni 2018, melalui PH dan pihak keluarga terdakwa telah menunaikan kewajibannya," jelas Ricky yang juga didampingi Tim Jaksa Eksekutor.


Lebih lanjut Ricky juga menjelaskan isi amar putusan dari hasil Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri kelas I A Padang.

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Terdakwa Maria Feronika, ST., SE., panggilan Maria binti Wisol alias Maria Feronika dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tersebut. 

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 UU Tipikor dan pasal 3 UTPPU, dijatuhi pidana badan selama 2 tahun dan 6 Bulan dan uang pengganti sebesar Rp.167.231.000.- juta, subsidair 1 tahun pidana penjara serta denda sebesar Rp.50.000.000,- juta subsidair 3 bulan kurungan.


Biaya perkara sebesar Rp.10.000.00. Usai dari Kejaksaan sekitar pukul 10.00 wib. Penasihat Hukum terpidana Maria Feronika bersama dengan pihak keluarga dan jaksa eksekutor serta Bendahara Penerima (PNBP) langsung menuju Kantor Cabang BRI Padang Panjang untuk melakukan penyetoran Uang Pegganti, Denda dan Biaya Perkara kerekening penerimaan negara bukan pajak, pungkas Ricky. (P)

Jelang Pemilu, Satlinmas Di Padangpanjang Harus Cepat Tanggap, Cepat Tindak, dan Cepat Lapor

On Tuesday, March 19, 2019


Padangpanjang - Sebanyak 354 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dari 177 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Padangpanjang ikuti pelatihan yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) setempat, di Gedung M. Syafei, Selasa (19/3).
 
Plh. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Padangpanjang, Iriansyah Tanjung, SE. M. Si mengatakan, hal ini guna membentuk petugas yang handal dan terampil, sehingga tercipta ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

“Linmas sangat diharapkan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga masyarakat pemilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” ujar Iriansyah.


Dengan diberikannya pelatihan ini, Iriansyah mengatakan, Linmas dapat memahami teknik penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan peyeleggaran pemilu. Serta mampu melakukan pengamatan atau deteksi dini terhadap gejolak masyarakat dan permasalahan sosial yang potensial mengancam pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, Walikota Padangpanjang, H. Fadly Amran, BBA melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Martoni, S. Sos M. Si yang turut hadir mengatakan, sebagai garda terdepan, Satlinmas diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.


“Kita ingin pemilu 2019 ini sukses dan lancar. Karena, Padangpanjang sampai saat ini masih menjadi barometer terhadap lancar dan suksesnya pesta demokrasi, dimana tidak ada kejadian yang berarti seperti daerah-daerah lainnya yang sampai terjadi keributan,” jelas Martoni.

Martoni juga mengingatkan, agar Satlinmas harus Cepat Tanggap, Cepat Tindak, dan Cepat Lapor (2-CT 1-CL) apabila terjadi keresahan masyarakat, maupun hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pelatihan tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari, terhitung hari ini dan besok Rabu (20/3), dengan mendatangkan narasumber yakni Ketua KPU Kota Padangpanjang, Okta Novisyah, S. Sos.I, Ketua Bawaslu, Santina, SP, Dandim 0307/TD, dan Kapolres Padangpanjang AKBP. Cepi. Noval, SIK.(Del)

Empat Nagari Dan Satu Kecamatan Dinilai Tim Provinsi Sumbar

On Tuesday, March 19, 2019



Limapuluh Kota - Empat (4 Nagari) Taram, Halaban, Sariak laweh, Koto Tuo dan Satu (1 Kecamatan) Suliki di Kabupaten Limapuluh Kota dinilai Tim Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Penilaian gerakan PKK tersebut, berpedoman kepada Lima(5) jenis penilaian gerakan PKK Tingkat Nasional, pemenang pertama dari setiap jenis penilaian akan di ajukan ketingkat pusat (Nasional).

Diantaranya, lomba tertib administrasi PKK (Sekretaris), lomba pola asuh anak Dan remaja (PAAR) Pokja I, Lomba Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Pokja II, Lomba Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman(Hatinya PKK) Pokja III dan Lomba Pelaksanaan Inspeksi Visualasam Asetat(IVA Test)Pokja IV, hal tersebut disampaikan Ketua TIM Penggerak PKK Provinsi Sumbar Ny.H.Wartawati Nasrul Abit di Rumah Dinas Bupati Payakumbuh, Selasa (18/3).

Hadir Ketua TP-PKK Ny.Monalisa Irfendi Arbi, Ketua GOW Ny. Eka Ferizal Ridwan, Ketua DW Ny. Yunida Fatwa Widya Putra, Kadis Pemberdayaan Masayarakat Desa/Nagari,Camat dan Kader PKK disetiap Tingkatan.

Ny Wartawati Nasrul Abit menyampaikan, kunjungannya tidak sebatas menilai gerakan PKK 2019, tetapi juga mempererat hubungan silaturahmi dan menciptakan rasa kebersamaan dengan sesama kader PKK dalam semua tingkatan.

Keberhasilan program PKK, sebutnya lagi, sangat ditentukan dari keterpaduan dan saling bahu membahu antara kader PKK dengan masyarakat dan dukungan instansi terkait. “Dengan adanya penilaian yang dilakukan setiap tahun ini, kita juga berharap kader PKK mampu memahami seluruh program PKK secara komprehensif,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Lima Puluh Kota diwakili Sekdakab. Widya Putra,S.Sos.,M,Si, dalam sambutannya menyampaikan, selamat datang kepada rombongan tim penilai dari Provinsi Sumatera Barat. Widya Putra,S.Sos.,M,Si, berharap, selain melakukan penilaian, tim juga dapat memberikan motivasi dan pembinaan kepada TP PKK Kabupaten Lima Puluh Kota, agar lebih baik dan lebih optimal lagi dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat.

“PKK adalah mitra kerja pemerintah. Setiap program yang dijalankan PKK sangat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, bahkan hampir di setiap bidang. Maka dari itu, pemerintah daerah akan selalu siap untuk memberikan dukungan terhadap PKK, termasuk dalam kesempatan penilaian hari ini. Penilaian diawali dengan ekspos dari masing-masing perwakilan peserta lomba, dan kemudian dilanjutkan dengan penilaian lapangan,”ujar Widya Putra. (BD)

Penyempurnaan Renja, Diskominfo Gelar Forum Perangkat Daerah

On Tuesday, March 19, 2019



Payakumbuh - Untuk penyempurnaan penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Payakumbuh gelar Forum Perangkat Daerah. Kegiatan melibatkan seluruh perangkat daerah serta stakeholder Dinas Kominfo. Senin (18/3).

Acara berlangsung di Aula Dinas Kominfo, Lt. III Balaikota. Turut hadir sejumlah pimpinan organisasi prosesi kewartawanan di Kota Payakumbuh.

Dalam paparan, Kepala Dinas Kominfo, Jhon Kenedi didampingi Sekretaris, Julfiter, Kabid e-Gov, Armein Busra dan Kabid Kehumasan, Irwan Suwandi menjelaskan Renja Diskominfo tahun 2020.

“Forum perangkat daerah sengaja digelar untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target, kinerja, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kominfo kedepan,” ujar JK, sapaan akrab Jhon Kenedi.

Dikatakan, program kerja Diskominfo mengacu kepada prioritas ke 4 dari misi Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yaitu peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih atau Good and Clean Government

“Dari sana kami turunkan menjadi visi dan misi kedinasan yaitu, Terwujudnya Kota Payakumbuh dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknology Informasi (TI) dengan Misi, meningkatnya penerapan e-government yang berkelanjutan,” ujar JK.

Dijelaskan, ada sejumlah sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfo kedepan, diantaranya, terwujudnya penerapan e-goverment melalui pemanfaatan teknologi informasi dan terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Lalu, meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pemerintahan, meningkatnya kapasitas sistem keamanan informasi ber-klasifikasi, meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo.

“Khusus untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP, Alhamdulillah nilai Kominfo sudah A dan akan terus kita pertahankan nilai tersebut,” terang JK.

Lebih lanjut JK menjelaskan tiga isu strategis Dinas Kominfo Tahun 2020, yaitu, menciptakan integrasi sistem informasi pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM internal/eksternal kehumasan dan pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kehumasan.

“Khusus untuk penciptaan integrasi sistem informasi pemerintahan, kami ditarget pak walikota selesai pada bulan Agustus mendatang. Kalau tidak selesai, bisa jadi kami tidak lagi di Kominfo ini,” ujar JK dengan mimik wajah serius.

Meski punya target kerja cukup besar, alokasi dana di Dinas Kominfo dirasa belum memadai pada tahun 2020 mendatang. Dikatakan, ada penurunan cukup signifikan pada pagu indikatif Kominfo tahun 2020 mendatang.

“Tahun 2019, pagu DPA kami berjumlah Rp. 7,9 Milyar. Adapun pagu indikatif tahun depan sesuai RKPD hanya berjumlah Rp. 3,3 milyar, cukup jauh dari pagu indikatif sesuai kebutuhan yang kami ajukan senilai Rp. 7,8 milyar,” beber JK.

JK berharap, ada penambahan anggaran bagi Diskominfo pada pembahasan anggaran tahap berikutnya agar sasaran kinerja yang diamanahkan dapat tercapai.

“Kemarin kita sudah ajukan telaah staf ke pimpinan untuk penambahan anggaran, semoga kebutuhan kita menambahkan porsi anggaran bisa dikabulkan,” pungkas JK. (BD)

Camat dan Lurah Perlu Awasi Kolektor PBB-P2

On Tuesday, March 19, 2019


Payakumbuh - Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menggelar Rapat Koordinasi Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2019. Acara berlangsung di Aula Ngalau Indah, Lt. III Balaikota, Senin (18/3).

Acara dibuka langsung Walikota Payakumbuh Riza Falepi. Turut hadir Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz, Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Asisten III, Amriul Dt Karayiang, Kepala BKD, Syafwal, Camat dan Lurah Se Kota Payakumbuh.

Dalam sambutan, Walikota Riza Falepi mengatakan, salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Dalam hal ini peranan camat dan lurah sangat penting.

”Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan peranan camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintah sangat dibutuhkan karena berhubungan langsung dengan masyarakat wajib Pajak dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan ini,” ujar Riza Falepi.

Riza juga menyebutkan kalau capaian Penerimaan PBB tahun 2018 baru 1,7 M dari Target yang ditetapkan sebesar 2,7 M atau baru 63,89%, dan untuk tahun 2019 ditargetkan lebih baik dari tahun lalu.

“Pencapaian PBB tahun 2019 ini harus lebih meningkat dari tahun 2018 yang lalu, dan kita harus memungut semua tunggakan PBB-P2 ini karena menjadi piutang yang harus ditagih kepada masyarakat wajib PBB,” katanya.

Kepala BKD Syafwal menyebutkan untuk penerimaan PBB akan ada insentif yang diberikan kepada Kolektor PBB, Lurah dan Camat untuk mendongrak penerimaan PBB tahun 2019.

”Pembagian Insentif PBB ini kan diberikan 5% dari penerimaan PBB yang mana 3% untuk Kolektor PBB 2% untuk Camat dan Kelurahan dengan syarat di triwulan satu harus tercapai 15%, triwulan dua dengan capaian 40%, triwulan tiga dengan capaian 75% dan triwulan empat dengan capaian lebih dari 75% demi meningkatkan penerimaan dari PBB,” kata kepala BKD.

Syafwal juga menambahkan agar seluruh elemen bekerja keras. Dirinya meminta camat dan lurah untuk mengawasi pemungutan dan penyetoran PBB-P2 yang dilakukan kolektor PBB di Kelurahan.

“Mari kita bekerja keras bersama-sama setidaknya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bisa kita laksanakan, dan kepada camat dan Lurah agar mengawasi Kolektor PBB-P2 karena masih ditemukan pemungutan yang telah dilaksanakan tapi belum disetor ke Kas Daerah,” pungkasnya.(BD)

Ny. Henny Riza Falepi: Ribuan IKM Payakumbuh Perlu Ditingkatkan Kualitasnya

On Tuesday, March 19, 2019




Payakumbuh - Dinas Tenaga Kerja dan Industri Payakumbuh menggelar Rakor pembinaan IKM dengan para pengusaha IKM yang ada di Payakumbuh, di Bakinco Resto, Kelurahan Koto Tangah, Senin (18/3) kemarin.

Hadir pada rakor kali ini Ketua Dekranasda Prov. Sumbar, Ny. Nevi Irwan Prayitno. Turut hadir Ketua Dekranasda Kota payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi.

Turut hadir Kadis Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerperin) Wal Asri, Kadis Pariwisata Elfriza Zaharman, Kabid UMKM Dinas Koperasi UMKM Prov. Nasrizal dan 75 orang pelaku IKM se Kota Payakumbuh.

Rakor menghadirkan narasumber dari CEO & Founder Indonesia In your Hand, Amiranto Adi Wibowo. Dalam penjelasannya mengenai IKM, Amiranto mengatakan jika IKM ingin naik kelas, maka buat packaging barang jadi premium.

“Jika ingin usaha berkembang pesat, beranilah mengambil keputusan besar dengan mengadakan inovasi-inovasi kreatif dan memanfaatkan teknologi pemasaran yang ada terutama ke pasar internasional” ujar Amiranto

Sementara, Ny. Henny Riza falepi menyampaikan, Kota Payakumbuh sekarang dalam masa alih fungsi dari kota yang dulu dikenal sebagai kota pertanian dan peternakan, menjadi kota pengolahan Industri.

“Saat ini Payakumbuh sedang melakukan rebranding city menjadi Kota Randang, tentunya banyak hal yang harus disiapkan dan beberapa hal yang perlu terus dibenahi,” ujar Ny. Henny Riza.

Henny berharap Rakor dan temu ramah dengan Dekranasda Prov. Sumbar bisa memberikan pandangan dan jalan yg lebih luas untuk penguatan IKM di Payakumbuh.

“Kita kaya dengan IKM. Sampai saat ini tercatat 1738 IKM yang ada di Kota Payakumbuh yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, mohon bimbingan dari ibu ketua Dekranasda dan dinas provinsi,” ujar Henny

Menanggapi hal ini, Kabid Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar, Nasrizal mengatakan, Pemprov mendukung penuh langkah Kota Payakumbuh menyatakan diri sebagai Kota Randang.

“Pemerintah Provinsi akan mendukung penuh langkah berani yang dilakukan oleh Kota Payakumbuh. Tentunya hal ini akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Payakumbuh,” sebut Nasrizal.

Sementara, Ketua Dekranasda Prov. Sumbar Nevi Zuairina, meminta IKM di Sumbar harus go internasional. Untuk itu, Ny. Nevi Irwan kembali meminta IKM agar konsen dalam pengemasan produk.

“Karena konsumen global selain tertarik dengan kualitas produknya, tapi juga concern dari pengemasan. Sehingga melalui pengemasan yang baik, produk IKM kita akan lebih diterima oleh konsumen global,” kata Nevi.

Ditambahkan, IKM juga harus bisa menembus pangsa pasar lewat internet. Dikatakan, pemasaran melalui online saat ini lebih menjanjikan bagi pengusaha IKM.

“Selain biaya promosi lebih murah, sudah banyak e-commerce gratis yang dapat kita gunakan secara optimal. Hal ini menjadi salah satu jalan bagi kita, pengusaha IKM untuk dapat menembus pasar yang lebih besar,” ujar Nevi lagi.

Dalam diskusi itu, sebagian besar pelaku IKM Payakumbuh mengusulkan adanya pelatihan lebih lanjut dan lebih sering lagi untuk menambah wawasan para pengusaha IKM dengan para narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. (BD)

Payakumbuh Raih Peringkat Dua Nasional di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

On Tuesday, March 19, 2019



Payakumbuh — Dilansir dari laman situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, https://korsupgah.kpk.go.id, Kota Payakumbuh menduduki peringkat dua terbaik nasional dari 542 pemerintah daerah yang tergabung dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).

MCP sendiri memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KORSUPGAH) yang dilaksanakan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Menurut Kabag PBJ Dalbang, Meizon Satria, MCP Korsupgah merupakan program Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

“MCP Korsupgah meliputi area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah. Ke- 8 area ini merupakan area intervensi yang dinilai dalam aplikasi ini ” ujar Meizon Satria saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/3).

Dikatakan, dalam bidang pelayanan barang dan jasa, proggres Kota Payakumbuh memperoleh capaian penerapan pengadaan e-katalog mencapai 100%, progres pengadaan dilakukan mencapai 100%, organisasi mandiri mencapai 100%, perangkat pendukung mencapai 100%.

Lalu, perangkat pendukung (ruangan UKPBJ, ruangan LPSE , Help Desk) yang menjadi dasar pemenuhan syarat terselenggaranya kegiatan, Pokja Permanen mencapai 100%, Standar LPSE mencapai 100%, RUP ditayangkan tepat waktu mencapai 100%, dan kematangan ULP mencapai 33%. “Belum sempurnanya kematangan ULP dikarenakan belum sepenuhnya fungsional,” kata Maizon.

Terpisah, Walikota Payakumbuh Riza Falepi mengaku senang sekaligus bangga dengan pencapaian tersebut. Dikatakan, Pemerintah Kota Payakumbuh sudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online yang langsung dipantau oleh KPK.

“Alhamdulillah, melalui transparansi pengadaan barang dan jasa yang selama ini kita terapkan, terbukti kalau Kota Payakumbuh bisa memperoleh hasil terbaik dua nasional dari penilaian yang dilakukan oleh KPK,” ujar Riza Falepi.

Ditambahkan, dengan penilaian KPK melalui MPC Korsupgap dimana Payakumbuh terbaik dua Nasional, maka kami berharap anggapan segelintir masyarakat yang selama ini negatif dalam pengadaan barang dan jasa yang kami laksanakan bisa dihilangkan.

Riza menambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan hasil yang lebih baik, dirinya komit dengan peraturan yang ada demi mewujudkan Kota Payakumbuh yang bersih dari Korupsi.

“Kita komit dengan peraturan pengadaan yang ada, konsiten saja dengan itu sehingga proses berjalan dengan semestinya dan menuju kota Payakumbuh yang bersih dari korupsi,” pungkas Riza. (BD)

IKLAN


HUKRIM

Video Moment

INSPIRASI KEHIDUPAN

CARITO LAPAU