Follow & Like It !

IKLAN

Dunia Sekolah

Polres Solok Kota Menerima Penghargaan Dari Kemenpan RB RI

On Tuesday, December 11, 2018



Solok - Polres Solok Kota bersama 20 Unit kerja lainnya mendapat kehormatan untuk menerima penghargaan dari Menpan RB RI Drs.Syafruddin, M.Si, di Ballroom Hotel Shangri-La, Selasa (11/12).

Dari 194 Unit Kerja Polri (Polretabes/Polresta/Polres) se-Indonesia yang telah dievaluasi oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, Polres Solok Kota bersama 20 unit kerja lainnya ditetapkan sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan kategori sangat baik.

Penilaian tersebut didasarkan pada Permenpan RB RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator penilaian kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan SIK, MH, mengatakan bahwa kepatuhan jajaran Polres Solok Kota dalam memenuhi indikator penilaian tersebut lah yang menempatkan unit kerjanya sebagai unit kerja pelayanan publik dengan kategori sangat baik. 

Kapolres juga mengatakan, bahwa Ini juga merupakan wujud nyata tekad jajaran Polres Solok Kota dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

"Ini bukan akhir dari perjuangan kami, ini adalah awal dari perjuangan untuk tetap mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pelayanan publik yang bersih dan melayani" paparnya. (Nal)

KI Sumbar Beri Mendesa PDTT Buka! Award

On Tuesday, December 11, 2018



Padang - Komisi Informasi Sumbar memberikan Buka! Award kepada Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada Anugerah Keterbukaan Informasi Pubik Sumbar 2018 di Padang, Selasa (11/12).

"Buka! Award kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja-kerja keterbukaan informasi publik, Pak Mendesa PDTT Eko penilaian kami adalah tokoh yang mampu menjadi keterbukaan informasi dana desa menjadi terang bendrang," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal.

Anugerah Buka! Award untuk Mendesa PDTT diterima oleh Dirjend Kemendes PDTT Aisyah yang mewakili langsung Menteri Desa PDTT pada acara anugerah Komisi Informasi Sumbar.

"Bagi kami di Kemendesa PDTT Buka! Award yang diberikan oleh KI Sumbar adalag surprise dan tidak menyangka, saya ditugaskan untuk menghadiri acara anugerah keterbukaan informasi publik Komisi Informasi Sumbar, ee surprise pemimpin kami Pak Eko Putro Sandjojo diparesiasi Buka! Award hari ini," terang Aisyah.

Menurut Aisyah, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo sejak 2016 telah mewanti wanti baha keterbukaan dan transparansi dana desa harus.

"Dan desa adalah dana negara dana masyarakat, maka tidak bisa tidak harus dikelola secara terbuka dan setransparan mungkin, itu selalu dicamkan oleh Pak Eko," ujarnya.



Bahkan dalam pengelolaan informasi publik Kemendesa PDTT selalu maksimal, banyak lembaga pemerintah dan lembaga syawadaya masyarakat mengapresiasi kinerja Kemendesa PDTT.

"Keterbukaan informasi digariskan UU 14 tahun 2001 di jajaran Kemendesa PDTT tidak lips service tapi nyata," ujarnya.

Pada apresiasi Buka! Award Komisi Informasi direncanakan diberikan sekali empat tahun adalah penilaian tentang komitmen dan konsistensi lembaga atau tokoh dalam pengutamaan dan membudayakan keterbukaan informasi publik.

"Untuk Buka! Award periode KI Sumbar 2014-2018, selain Menteri Desa juga diberikan kepada Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Koalisi Masyarkayt Sipil Sumatera Barat," ujar Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi. (ril/dyko)

Mendes PDTT sampaikan rilis data sosialisasi hasil potensi Desa 2018

On Tuesday, December 11, 2018



Jakarta - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo - Jusuf Kalla selama empat tahun telah mengalami keberhasilan dalam pembangunan di desa sesuai dengan nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa berkembang dan menurunnya jumlah desa tertinggal di Indonesia selama empat tahun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS pada Senin (10/12) telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.
   
Dengan keberhasilan dalam mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang dan desa mandiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pelaksanaan program dana desa maupun program pembangunan desa lainnya dari sejumlah kementerian dan semangat para Kepala Daerah dan Desa serta masyarakat dalam membangun desanya dinilai telah menjadi faktor menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri.


Bukan itu saja, dengan menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri telah menjadi keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri. 

"Target RPJMN sampai tahun 2019 telah terlampaui pada tahun ini untuk desa tertinggal dan berkembang serta mandiri pada tahun 2018 ini. tentunya itu semua berkat kerja keras dari semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik," kata Menteri Eko Putro Sandjojo yang turut hadir dalam rilis hasil pendataan potensi desa 2018 di kantor BPS Pusat, Senin (10/12).

Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimistis bahwa status desa tertinggal pada 2029 mendatang akan terhapuskan jika semangat untuk membangun desa bisa terus dipertahankan.

"Kalau keberhasilan ini bisa terus di pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia," katanya.

Mengenai masih adanya desa tertinggal yang mungkin sulit dilampaui seperti di Indonesia Timur, Menteri Eko menyampaikan bahwa program dana desa maupun program lainnya yang masuk ke desa akan sulit jika tidak ada dukungan infrastruktur jalan atau akses jalan yang terbatas sehingga perlu ada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau yang hingga saat ini pemerintah masih terus memprioritaskan agar proyek-proyek pembangunan di kawasan Indonesia timur masih terus berlanjut agar desa terus semakin berkembang dan mandiri.

"Kan ada program trans papua dan BBM satu harga. Kalau tidak ada itu, berapapun dana desa itu tidak akan efektif karena apa-apa pasti mahal," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan bahwa BPS telah melakukan pendataan potensi desa 2018 yang salah satu tujuannya yakni mengetahui Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Indonesia. IPD ini adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Ada lima dimensi yang menjadi tolak ukur dari IPD ini yakni ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tolak ukur ini diperoleh 3 kategori yakni Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan desa mandiri.

Pendataan dilakukan terhadap seluruh desa, nagari, kelurahan, unit permukiman transmigrasi (UPT) dan satuan pemukiman transmigrasi (SPT). Dari data Podes 2014 ke 2018 tersebut desa tertinggal berkurang sebesar 6.518. 

"Artinya, berbagai pembangunan yang dilakukan di desa mampu mengurangi desa tertinggal," kata Suhariyanto dalam menyampaikan hasil Podes 2018 yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Dengan berkurangnya desa tertinggal tersebut telah menjadi keberhasilan pemerintah yang dalam RPJMN 2015-2019 menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa mandiri. 

"Ini sebuah capaian yang kita patut apresiasi dan ke depan kita perlu menelisik berbagai persoalan yang masih ada di desa. Kita harapkan jumlah desa mandiri terus meningkat dan desa tertinggal semakin menipis," katanya.(ril/dyko)

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, BPBD Kesbangpol Gelar Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017

On Tuesday, December 11, 2018



Padangpanjang - Tingkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak, Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) adakan Sosialisasi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, di Hall Lantai III Balikota setempat, Selasa (11/12).

Kepala BPBD dan Kesbangpol Kota Padangpanjang, mengatakan, bahwa sosialisasi ini guna menambah pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

"Dengan pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan masyarakat paham akan pelaksanaan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2019," jelas Erizal. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Padangpanjang Drs. Asrul yang membuka sosialisasi secara resmi mengatakan, partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan, karena partisipasi bukan saja mengenai hak pemilih tetapi juga mengenai kepedulian masyarakat terhadap demokratisasi menuju kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

“Hak politik warga negara dalam pemilu bukan saja memberikan hak suara, melainkan juga dalam pengawasan Pemilu. Dalam hal ini, yang harus dibangun adalah kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya,” jelasnya.



Asrul menambahkan, seperti diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  

“Hal ini akan dapat tercapai, apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penghormatan hak-hak politik setiap warga Negara,” paparnya.

Lebih lanjut Asrul mengatakan, bahwa sinergritas Pemilu sangat diharapkan untuk memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat akan arti pentingnya Pemilu. "Kami berharap sosialisasi ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergritas yang kuat dan berkesinambungan," pungkasnya. (Del)

BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi Pendaftaran Peserta PPU

On Tuesday, December 11, 2018



Solok - Sebagai upaya mendorong percepatan implementasi OSS di wilayah kerja Kantor Cabang Solok, BPJS Kesehatan melaksanakan sosialisasi Pendaftaran Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha (BU) Swasta dalam Program JKN-KIS melalui sistem Online Single Submission pada Senin (10/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran dinas pelaksana fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan.

Reformasi perizinan diawali dengan diterapkannya Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/ Walikota yang dilakukan secara elektronik. Pendaftaran BPJS Kesehatan menjadi salah satu langkah wajib yang harus ditempuh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Rizka Adhiati mengatakan bahwa integrasi antara BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam hal menyukseskan program JKN-KIS khususnya rekrutmen PPU-BU sangat diperlukan. Hadirnya OSS menjadi bukti bahwa koordinasi itu secara pusat sudah terjalin dengan baik dan saat ini untuk implementasinya tentu menjadi tugas bersama untuk menjalankan dan mengawalnya.

“Tentunya kendala pasti banyak pada saat awal implementasi tapi kita harus saling berkoordinasi dan mengirimkan saran perbaikan untuk penyempurnaan,” kata Rizka dalam paparannya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Solok yang diwakili Kepala Seksi Perencanaan, Syamsul Kamal mengatakan dengan adanya sistem ini sudah seharusnya setiap badan usaha tertib dan patuh untuk melaksanakan ketentuan berkaitan dengan kewajiban badan usaha mendaftarkan usahanya dan memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

“Nantinya kalau belum terdaftar untuk dua program jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Nomor Induk Berusaha tidak akan kita terbitkan serta untuk perpanjangan izin tidak akan dikabulkan kalau belum terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dan melalui OSS ini nanti akan terlihat dan tersaring perijinannya,” kata Syamsul dalam materinya. (Nal)

BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan Kapitasi Berbasis KBKP

On Tuesday, December 11, 2018


Sijunjung - BPJS Kesehatan bersama dengan Puskesmas yang ada di Kabupaten Sijunjung mengadakan pertemuan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP) demi terciptanya mutu pelayanan yang lebih baik untuk setiap Peserta JKN-KIS, di Sijunjung, Senin (10/12). Puskesmas sebagai mitra BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada peserta, sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik. BPJS Kesehatan juga wajib memberikan jaminan bahwa peserta JKN-KIS mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik serta untuk terwujudnya kepuasan Peserta JKN-KIS.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Puskesmas Kabupaten Sijunjung yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok,  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakaat Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung Lidya dan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Solok Ehrlich Von Dantes.

Ehrlich Von Dantes dalam materinya menyampaikan, pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran pelayanan kesehatan.

Di era JKN-KIS, lanjut Ehrlich, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sangatlah penting, mengingat FKTP merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan.

"Bila kualitas FKTP tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat, sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit," tuturnya.

Penilaian terhadap FKTP melalui KBK dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi beberapa aspek. Pertama adalah angka kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta). Indikator kedua adalah rasio rujukan rawat jalan non spesialistik untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP.

Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah rasio peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) rutin berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis.

Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah Rasio Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, Lidya dalam paparannya mengungkapkan bahwa, beberapa rekomendasi peningkatan penerapan KBKP diantaranya adalah dengan mendorong Puskesmas untuk menggunakan indikator KBKP dalam proses akreditasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan agar kegiatan KBKP dapat terlaksana dengan baik, maka pengelola di Dinas Kesehatan perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Untuk FKTP dengan nilai KBKP masih belum 100% agar segera diupayakan untuk bulan berikutnya kemudian untuk Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (Poned) akan diusahakan bagi tim Ponednya yang belum ada sertifikat Poned akan segera diikutkan pelatihan Poned,” ungkap Lidya. (Nal)

Kapolres Solok Kota Peroleh Anugerah Penghargaan ZI Menuju WBK

On Tuesday, December 11, 2018



Jakarta – Kapolres Solok Kota AKBP. Dony Setiawan, SIK, MH memperoleh anugerah penghargaan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence, Jalan Gatot Subroto, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/12).

“Alhamdulillah pembangunan Zona Integritas Polres Solok Kota berhasil dengan indikator meningkatnya pelayanan publik dengan didukung nilai indeks persepsi korupsi yang sangat baik dari masyarakat dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, hal ini didukung dengan nilai persepsi kualitas pelayanan, semua ini merupakan hasil dari survei eksternal,” sebut Dony.

Apresiasi Dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ini diserahkan secara langsung oleh Menpan RB Drs. Syafrudin, M.Si dan Deputi Zona Integritas Kemenpan RB Yusuf Ateh, MBA kepada Kapolres Solok Kota. 

“Terkait pencapaian ini, Kami di Polres Solok Kota senantiasa aktif menggerakkan seluruh personel untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan prima kepada masyarakat Kota / Kabupaten Solok dalam menerima seluruh pelayanan kepolisian yakni Pelayanan SPKT, Pelayanan SKCK dan Pelayanan SIM,” sebut Kapolres.



Pencapaian apresiasi penghargaan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diraih Polres Solok Kota, menurut Dony bukan merupakan hal yang instan, namun membutuhkan proses yang lama dan waktu yang cukup panjang untuk merubah mental dan budaya kerja dalam melayani masyarakat.

Dony mengatakan, hal ini dimulai dari pencanangan Zona Integritas dalam unit kerja yang dimulai dari ketekadan hati seluruh personel, dilanjutkan pembangunan Zona Integritas dengan didasari 6 indikator komponen pengungkit antara lain, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Publik.

“Pembangunan Zona Integritas ini kemudian di evaluasi internal oleh Tim Penilai Internal dari Itwasda Polda Sumbar dan Itwasum Polri serta dilanjutkan dengan penilaian Nasional yang melibatkan Tim Kemenpan RB dan BPK Kota Solok/BPS Provinsi Sumbar,” jelasnya.

Ditahun 2018 ini terdapat 2 unit kerja lagi di lingkungan Polda Sumbar yang memperoleh anugerah penghargaan Zona Integritas/ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang antara lain Polres Tanah Datar dan Polres Bukittinggi. (Nal)

Paripurna, Dua Ranperda Disahkan DPRD Menjadi Perda

On Tuesday, December 11, 2018



Payakumbuh - Setelah melalui Pembicaraan Tingkat II, Senin (10/12) di ruang rapat DPRD kota Payakumbuh, maka dilangsungkan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap 2 (dua) buah Ranperda Kota Payakumbuh yakni Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipimpin Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Yendri Bodra, Dt. Parmato Alam dan dihadiri Wakil Ketua, Suparman, serta Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz.

Secara umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menerima kedua Ranperda untuk disahkan menjadi Perda dengan beberapa catatan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi catatan agar Pemertintah Kota (Pemko) Payakumbuh mendorong pengembangan PAUD melalui kemudahan pemberian izin, bantuan keuangan, dan lai-lain. Sepanjang hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam dua Perda ini agar diatur dengan Peraturan Walikota.

Fraksi PAN memberi catatan agar Perda ini  dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian PAUD sehingga lebih tertib. “Tidak ada lagi ke depannya PAUD yang hanya dikelola oleh satu orang saja,” ujar Mawi Etek Arianto (Partai Gerindra) sebagai Juru Bicara Dewan.

Fraksi PKS menerima kedua Ranperda menjadiPerda dengan catatan, adanya peningkatan kesejahteraan guru dan pengelola, kurikulum diselaraskan dengan kearifan lokal. Untuk PDAM, agar dikelola orang-orang profesional, akuntabel, kapabel, transparan dan tata kelola yang baik.

Fraksi PDIP Hanura dapat menerima Ranperda serta menyetujui untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Perda, dengan catatan, agar diberikan honor yang layak kepada pendidik dan hendaknya Pemko Payakumbuh mulai melengkapi sarana dan prasarana PAUD dan standar Pendidik PAUD.

Sementara itu, Fraksi Bintang Nasdem juga menyatakan menerima, dengan catatan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari Pansus DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda yang dilahirkan.

Dan Fraksi Gerindra pun menyetujui Ranperda ini dijadikan Perda dengan catatan  agar PDAM Kota Payakumbuh beserta jajaran dapat bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Selain memperioritaskan mutu dan layanan.

Fraksi Partai Golkar menyetujui dan memberi catatan agar kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam Pansus perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Kesejahteraan pendidik dan tenaga PAUD juga mejadi perhatian fraksi ini. Serta beberapa catatan lainnya.

Fraksi PKS menyetujui Ranperda ini mejadi Perda dengan catatan lebih kurang sembilan buah. Di antaranya, perlunya peningkatan kompetensi tenaga pendidik baik jalur formal maupun non formal, perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD, dan lain-lain. Untuk PDAM, disarankan agar mekanisme perekrutan dan dalam pengawasan hendaknya dilakukan dengan mekanisme fit and proper test.

Sebelumnya, Pansus I dan II telah melakuan hearing dengan sejumlah pihak. Termasuk Dewan Pengawas PDAM, Pengurus Koto Nan Ampek, Tokoh Masyarakat Tanjung Pauh dan pihak lainnya. Selain melakukan konsultasi dengan beberapa elemen dan Kunjungan Kerja ke luar Daerah Provinsi. Serta Rapat Kerja dengn Tim Ranperda Kota Payakumbuh. (BD)

Kemendes PDTT Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Ombudsman RI

On Monday, December 10, 2018



Jakarta - Berdasarkan hasil survei Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) masuk zona hijau (terbaik) pelayanan publik tahun 2018. Dengan begitu, Kemendes PDTT berhasil meraih Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2018 dari ORI.

Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi tersebut diberikan langsung oleh Ketua ORI Amzulian Rifai kepada Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Senin (10/12).

Terkait prestasi tersebut Menteri Eko mengatakan, akan terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemendes PDTT agar pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus bagi pegawai di lingkungan Kemendes PDTT, yang biasa dilakukan pada akhir pekan.

"Dalam dua tahun ini pegawai kita (Kemendes PDTT) setiap weekend (akhir pekan) kita berikan pelajaran tambahan di IPMI Business School dan Rumah Perubahan. Untuk belajar manajemen, leadership, dan marketing," ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, Predikat Kepatuhan Tinggi yang diberikan Ombudsman tersebut adalah hasil dari kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT. Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan instansi/lembaga terkait, yang telah membantu Kemendes PDTT dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Terimakasih kepada seluruh pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terimakasih kepada kejaksaan, juga kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang selalu memberikan pengarahan kepada Kementerian Desa. Harapannya ke depan bisa lebih baik. Kan nilai kita meningkat dari 50, 60 atau 70, sekarang 96," ungkapnya.



Di samping itu, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengucapkan selamat kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang masuk zona hijau dan mendapatkan predikat kepatuhan tinggi. Ia berharap, instansi/lembaga pemerintah yang belum mendapat predikat kepatuhan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

"Selamat kepada penyelenggara pelayanan yang berhasil mendapat nilai kepatuhan tinggi. Bagi yang belum jangan segan belajar dan meniru best practice," ujarnya.

Ia mengatakan, survei pelayanan publik Ombudsman dapat menjadi tolak ukur bagi pelayanan publik bagi instansi/ lembaga pemerintahan. Menurunya, hasil survei tersebut akan menjadi tahapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

"Pelayanan publik dampaknya mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemenuhan standar pelayanan tidak sulit, apabila ada niat untuk memenuhinya," ujarnya.

Menurut Amzulian, pelayanan publik berkualitas sangat penting karena merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Pelayanan publik, lanjutnya, harus mampu menyesuaikan dengan teknologi 4.0.

"Masyarakat mendambakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terbebas dari pungutan liar," ungkapnya.(ril/dyko)

HUKRIM

Video Moment

LOWONGAN KERJA

INSPIRASI KEHIDUPAN

CARITO LAPAU