Tanah Datar -- SUNGGUH! Ini adalah anugerah luar biasa untuk Kabupaten Tanah Datar. Kita wajib bersyukur atas rahmat terindah dari Allah SWT ini. Prestasi sekaligus prestise terbaik berhasil diraih dan dipertahankan untuk ketujuh kalinya.
“Itulah dia opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Fakta ini membuktikan, Pemkab Tanah Datar berkomitmen tinggi dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara baik dan benar, sekaligus menjad langkah positif menuju pemerintahan yang bersih” ujar Bupati H. Irdinansyah Tarmizi, Jumat (25/5), di Padang.
Irdinansyah mengatakan hal itu, usai menerima Surat Keputusan (SK) BPK RI tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Arya Wibowo, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman, Padang.
Pada kesempatan yang membahagiakan itu, bupati didampingi Ketua DPRD Anton Yondra, Inspektur Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Hendri, Kabag Humas dan Protokol Syahril, dan sejumah pejabat terkait lainnya.
Opini WTP yang diperoleh Kabupaten Tanah Datar kali ini, jelasnya, merupakan WTP yang ketujuh kalinya, dan secara berturut-turut merupakan Opini WTP yang keenam kalinya; yakni Tahun 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
“Kami bersyukur kepada Allah atas rahmat yang luar biasa ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pengelola keuangan dan aset daerah di lingkup Pemkab Tanah Datar, mulai dari Badan Keuangan Daerah (BKD), sampai kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kami juga berterima kasih kepada jajaran legislatif dan segenap masyarakat Tanah Datar atas dukungan yang diberikan, sehingga pemerintah daerah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan sebaik-baiknya,” kata Irdinansyah.
Secara khusus, Irdinansyah menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK beserta segenap jajaran pemeriksa keuangan daerah, karena telah melakukan pembinaan dengan baik terhadap jajaran pengelola keuangan daerah, dan memeriksa dengan amat jelimet terhadap LKPD Tanah Datar Tahun 2017 yang telah disampaikan sebulan sebelumnya.
Irdinansyah mengatakan, dengan kembali diperolehnya opini WTP dari BPK itu, pihaknya berharap, hal demikian dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, dan lain-lain.
Bagi Ketua DPRD Anton Yondra, perolehan opini WTP yang ketujuh kalinya dengan enam kali di antaranya didapat secara berturut-turut setiap tahun itu, jadi pertanda, jajaran Pemkab Tanah Datar terus bekerja keras untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bersih. Untuk itu, ujarnya, pihak legislatif menghaturkan terima kasih dan akan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja di semua aspek.
“Opini WTP yang diperoleh Pemkab Tanah Datar dari BPK ini, menjadi referensi penting bagi legislatif. Dengan opini WTP ini, DPRD akan semakin terbantu dalam menunaikan tugas-tugas pokoknya, terutama di bidang penganggaran dan pengawasan,” sebut Anton.
Menurut Anton, jajaran legislatif akan terus berupaya mendorong pengelolaan aset dan keuangan daerah dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Opini WTP yang diperoleh untuk ketujuh kalinya ini, katanya, menjadi langkah baik untuk meningkatkan usaha-usaha pembangunan daerah, guna mewujudkan visi dan misi daerah menuju Kabupaten Tanah Datar yang madani dengan masyarakat yang sejahtera.
Memujikan
Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Pemut Arya Wibowo, memujikan opini WTP yang berhasil diperoleh Pemkab Tanah Datar atas LHP Keuangan Daerah Tahun 2017 itu. Untuk level Sumbar, Tanah Datar menjadi daerah terbaik pertama dan terbanyak dalam hal memperoleh Opini WTP dari BPK, yakni dimulai dari tahun 2009, dan secara berturut-turut diperoleh sejak tahun 2012.
“Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD merupakan pernyataan profesional. Sejatinya, seluruh pemerintah daerah memperoleh opini WTP, karena opini itu merupakan standar yang harus dicapai jajaran pemerintahan dalam mengelola keuangan dan aset negara,” kata Pemut.
Diakui, Pemkab Tanah Datar di bawah kepemimpinan Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma merupakan daerah yang memiliki komitmen terbaik dalam mengelola keuangan dan aset daerah di Provinsi Sumatera Barat. Apalagi dalam dua tahun belakangan, pengelolaan keuangan sudah berbasis akrual dengan tujuh kelompok laporan yang diperiksa, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.(adv)
.jpeg)
