 |
| Patroli Hewan Yang Terkena Jebakan |
Padang - Konsorsium Wanakita menggelar lokalatih gender dan inklusi sosial di Padang (8-11/11). Lokalatih ini mengintegrasikan peran-peran gender dan pelibatan kelompok-kelompok marginal dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
Keadilan dan kesetaraan gender adalah persoalan yang mendapat perhatian serius jika para pihak ingin mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hal tersebut diungkap Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat, Firdaus Jamal dalam lokalatih gender dan inklusi sosial di Pangeran Beach Hotel, Padang (8/11).
Menurut Firdaus, pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu melihat relevansi inklusi sosial dan kesetaraan gender untuk mendorong diskriminasi positif terhadap kaum perempuan dan warga miskin.
“Kita harus memastikan isu sosial dan ketidakadilan gender teridentifikasi dan dikelola secara seksama. Perempuan dan warga miskin diprioritaskan menerima dukungan dalam berbagai program pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ujarnya.
Perempuan, kata Firdaus, berperan untuk memanfaatkan hasil hutan, misalnya kayu bakar, air, buah-buahan, tumbuhan obat dan sebagainya. Perempuan mempunyai pengetahuan, pemikiran dan nilai-nilai tersendiri terhadap hutan, serta kaitannya dengan rumah tangga. Karena sebagian besar pemanfaatan hasil hutan ditujukan untuk kebutuhan keluarga.
Walaupun tidak menghasilkan pendapatan keluarga secara langsung, tetapi seringkali upaya yang dilakukan perempuan sangat bermanfaat dalam menghemat pengeluaran rumah tangga.
“Hal itu yang sering tidak diperhitungkan,” ujar Firdaus.
Selama ini, partisipasi perempuan dalam program-program kehutanan biasanya sangat rendah. Paling tinggi tingkat partisipasinya hanya pada pemberian informasi saja. Forum-forum diskusi dimana perempuan diundang secara sengaja untuk diminta dan didengar pendapatnya sudah ada tetapi masih sedikit. Partisipasi perempuan yang lebih tinggi untuk ikut menentukan atau memutuskan bagaimana hutan akan dikelola kemungkinan besar tidak terjadi.
Menurut Firdaus, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adalah ironi pada situasi dimana perempuan diberi ruang untuk menempati posisi strategis.
“Dalam pelatihan ini, Konsorsium Wanakita mengajak peserta untuk memahami konsep gender, inklusivitas sosial, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan, dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” papar Firdaus.
Firdaus berharap agar hasil-hasil pelatihan ini dapat menjadi pegangan bagi setiap pelaksana program pengelolaan hutan berbasis masyarakat di lapangan.
Konsorsium Wanakita didukung oleh (Millenium Challenge Account) MCA-Indonesia hingga Desember 2017. MCA-Indonesia berkomitmen untuk mendukung target nasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan model yang inovatif dan holistik.
.jpeg)
