Padangpanjang--Salah satu alternatif untuk mensinkronkan program pemerintah daerah dan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan di Kota Padangpanjang, kelompok Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di masing-masing kelurahan bisa menggandeng program Perencanaan Pembangunan Partisipasif Masyarakat Kelurahann (P3MK) yang telah ada di masing-masing kelurahan.
“Sebenarnya, Program Kotaku yang dilaksanakan di sejumlah daerah sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan kumuh, khususnya di daerah perkotaan. Memiliki peranan yang sama dengan program P3MK yang ada di kelurahan,” kata Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis melalui Kepala Bappeda setempat Indra Gusnadi ketika membuka Sosialisasi dan Workshop Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Hasiba Padangpanjang, Selasa, 6/11.
Dikatakan Indra Gusnadi, sesuai dengan RPJM nasional, pada tahun 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia, tentunya program ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, target 100-0-100 bisa tercapai dengan baik.
“Untuk Kota Padangpanjang, masing-masing BKM kelurahan telah memiliki perencanaan dan program untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, program ini harus juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah, khususnya melalui kelurahan-kelurahan,” sebut Indra Gusnadi.
Pada tahun 2017 mendatang, lanjutnya, pemerintah daerah telah menganggarkan biaya di masing-masing kelurahan dengan jumlah anggaran mencapai Rp.1,5 miliar, yang bisa digunakan untuk pemeliharan dan pembuatan prasana umum, dengan melibatkan masyarakat.
“Program itu, sebenarnya BKM juga bisa melaksanakan. Sehingga, tidak ada salahnya pihak kelurahan menggandeng BKM untuk melaksanakan program tersebut, sehingga lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, sejumlah program BKM yang telah dilaksanakan, bisa menghimpun swadaya masyarakat yang cukup tinggi dengan penganggaran yang terbatas,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Humas Setdako Padangpanjang Ampera Salim ketika menjadi narasumber menyampaikan, berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat kelurahan, bisa disosialisasikan melalui media sosial yang telah berkembang di masyarakat.
“Bapak Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis telah membuka kotak pelayanan masyarakat langsung melalui WhatApp. Sehingga, apapun pengaduan yang disampaikan masyarakat, akan langsung ditindaklanjut oleh wali kota dengan menyampaikannya kepada dinas terkait. Begitupun dengan pihak kelurahan, juga bisa membuat group-group WhatApp untuk menampung keluhan masyarakat di kelurahan setempat, begitupun dengan lingkungan yang lebih kecil,” kata Ampera Salim.
Sementara itu, Sateker Kotaku Ridya Hazni,ST menyampaikan ekspose tentang program-program yang telah dilaksanakan oleh BKM yang ada di Kota Padangpanjang, termasuk juga perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan pada 2017 mendatang.
“Fungsi dari BKM telah berjalan dengan baik, malahan ada di sejumlah kelurahan yang BKM-nya mampu merubah pola hidup masyarakat, dengan melaksanakan program-program yang menyentuh langsung terhadap kegiatan membuang sampah, pembangunan jalan setapak dan pembangunan taman bermain di lokasi yang selama ini dijadikan tempat membuat sampah,” sebut Ridya Hazni.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Satker dari Provinsi Sumatera Barat dan Satker Kota Padangpanjang itu, juga dilakukan penandatangan Wallframe Kotaku Padangpanjang oleh seluruh peserta Lokakarya.(kenzie)
