PADANG - Rencana pengembangan Kawasan Wisata Madeh menjadi tujuan wisata dunia ternyata masih " terpasung " dengan beragam permasalahan. Selain adanya pengrusakan hutan mangrove sebagai penyangga ekosistem kawasan Mandeh, ternyata pengusulan Kawasan Mandeh sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga belum diusulkan ke Dewan KEK. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Oni Yulfian, bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikawasan Wisata Mandeh hingga hari ini belum diusulkan kepada dewan KEK. Pasalnya dari 1.340 hektare lahan di Bukit Ameh belum jelas pemiliknya, sementara uang pembebasan lahan telah tersedia.
"Persoalannya adalah master plan nya belum ada, dan lahan tersebut belum jelas pemiliknya," ungkap Oni Yulfian pada media Selasa 11 April 2017 .
Oni menjelaskan, untuk KEK lahan di Bukit Ameh disiapkan sekitar 400 hektare, dengan 300 hektare pembebasan lahan menjadi tanggung jawab provinsi dan 100 hektare lagi kewenangan kabupaten.
"Uang sudah disiapkan sekitar Rp34 miliar untuk pembebasan lahan, sementara lahan hingga saat ini belum jelas statusnya," ucap Oni.
Kata Oni, dari hasil koordinasi dengan dewan KEK, sebaiknya diusulkan oleh badan usaha daerah, tidak dari pihak pemerintah kabupaten atau provinsi.
Namun ujung dari persoalan itu lanjutnya, pengembangan Mandeh harus punya payung hukum dan regulasi yang jelas serta perencanaan yang matang, apakah itu studi kelayakan, master plan dan DED, sehingga pengembangan Mandeh tidak berbenturan dengan aturan.
"Investor juga dengan mudah masuk, mereka butuh kenyamanan dalam berinvestasi. Sekitar 18 ribu hektare kawasan Mandeh harus jelas peta pengembangannya,” lanjut Oni.
Sementara Kepala Bappeda Sumbar, Hansasri, terkait dana pembebasan lahan tersedia menjawab sambil berseloroh. "Mungkin kami terlalu cepat dalam penganggaran," katanya saat itu.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar lebih memprioritaskan anggaran di sektor pariwisata dibandingakan sektor lain, dengan alasan sektor ini bisa langsung menyentuh pada perekonomian masyarakat.
"Anggaran menyebar di OPD terkait, apakah itu pariwisata, kelautan termasuk kehutanan," sambungnya.( sumber: klik positif.com)
.jpg)
