Notification

×

Iklan

Iklan

PANWASLU TANAH DATAR GELAR RAKOR PENGAWASAN BERSAMA STAKE HOLDER

20 Desember 2017 | 15.58 WIB Last Updated 2017-12-20T08:58:14Z


Tanah Datar-- Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanah Datar melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka persiapan pengawasaan pengelolaan dan Sinkornisasi data pemilih, di Aula Hotel Emersia, Batusangkar, Rabu (20/12).

Rakor dihadiri Sekdakab Tanah Datar Hardiman,Ketua KPU Arwin,Forkopinda Tanah Datar Komisioner Panwascam  se Kabupaten Tanah Datar.

Sementara untuk narasumber Ketua Panwas Tanah Datar Hamdan, Sekdakab Hardiman, dan Ketua KPUD Tanah Datar Arwin.

Dalam kesempatannya, Ketua Panwaslu Hamdan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia menyampaikan harus ada koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder. Hal ini penting, karena dengan adanya koordinasi yang baik kita dapat mengurangi resiko pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini, selain meningkatkan koordinasi antar penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pengawasan pengelolaan Data Pemilih untuk pemilu nantinya, juga diharapkan dapat melahirkan kesamaan persepsi dan harmoni langkah antisipasi atas potensi kerawanan yang muncul dalam pengelolaan data pemilih.

"Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, kita sebagai pengawas bisa mengoptimalkan pengawasan pemilu dengan baik, dan KPU bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang telah mempunyai hak pilih untuk dapat menggunakan haknya pada pemilu yang akan datang ini," katanya.

Diharapkan nantinya para Camat, Kapolsek, Danramil, pengawas tingkat Nagari (PPL), Babinsa, dan walinagari  secara terintegritas bekerja bersama demi pemilu yang nyaman dan kondusif.

"Nantinya untuk masing masing stakeholder harus mempunyai Petunjuk Teknis (Juknis)  yang dirancang bersama dan bisa dipahami bersama. Karena nantinya ini menjadi pegangan dilapangan untuk para pengawas Pemilu (Panwaslu) sekaligus menjadi bahan untuk pembuatan laporan pemilu," ujarnya.

Ia menuturkan, melalui koordinasi antar stakeholder pengawalan proses pemilu berjalan lancar dan taat aturan hukum. Kita juga harus mengawasi Media Sosial yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat, jangan sampai telinga kita tipis dengan adanya penyebaran berita - berita "Hoax".

Dikatakan, bahwa masyarakat sekarang mempunyai tingkat kesadaran terhadap Pilgub, Pilpres dan Pileg yang sangat tinggi. Rakyat sekarang sangat sensitife terhadap pemberitaan atau isu-isu tentang pemilu dan memahami betul mana yang sekirannya pantas untuk dijadikan pemimpin.

"Bersama-sama mari kita bangun komitmen untuk mensukseskan Pemilu, jangan sampai ada banyak permasalahan yang timbul. Jujur mengikuti nurani, prinsip mengikuti nurani, dan konsisten mengikuti nurani itu bekal yang harus dimiliki oleh setiap pengawas pemilu," tambahnya.

Untuk mengawal proses pemilu  2019 panwaslu tidak mungkin melakukan pengawasan sendirian. Kerjasama partisipasi koordinasi dan sinergitas antara stakeholder sangat dibutuhkan.

"Artinya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk aspek pengawasan. Semakin tinggi masyarakat ikut terlibat didalam pemilu maka semakin baik kualitas demokrasi kita, ini menandakan bahwa masyarakat sekarang peduli dengan proses politik yang akan menentukan nasib mereka," jelasnya. 

Sementara itu narasumber Hardiman mengungkapkan, Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi kelancaran penyelenggara pemilu baik menyediakan saran dan prasarana maupun SDM.

“Selain itu Pemerintah daerah menegaskan larangan terhadap  ASN  ikut dalam politik praktis, kalau kedapatan maka akan diproses dengan aturan yang berlaku," tegasnya. (Al/Put)
×
Kaba Nan Baru Update