Payakumbuh - Mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran disetiap tahapan Pemilu serentak, khususnya di Kota Payakumbuh, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terus melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah pihak dan kalangan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu nanti. Pemilu Serentak (DPR, DPD, DPRD, Pilpres dan Wakil Presiden) tahun 2019 nanti diprediksi bakal rawan dengan sejumlah pelanggaran, terutama di masa/tahapan Kampanye yang diperkirakan bakal “ Diramaikan” dengan Money Politik/Politi uang (Bagi-bagi uang untuk membujuk pemilih-red). Rakor dengan Karang Taruna Kota di Payakumbuh itu, digelar Panwaslih di Bakinco Resto kelurahan Koto Tangah kecamatan Payakumbuh Barat, Kamis (21/12).
Ketua Panwaslu kota Payakumbuh, Wilson didampingi Elfaiz dan Suci Wildanis, dua Komisioner lainnya, mengatakan, Rakor dengan sejumlah Stake Holder, unsur masyarakat dan lainnya ini dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan pada Pemilu serentak nanti, dimana masyarakat dengan Partisipatifnya dapat ikut melakukan pengawasan, sebab Panwaslih dan jajarannya memiliki keterbatasan jumlah personil.
“Pemilu serentak tahun 2019 nanti merupakan Pemilu serentak Pertama, tentu kita harus banyak belajar dan memberikan Sosialisasi terkait pengawasan. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) saja cukup banyak terjadi pelanggaran, apalagi nanti (Pemilu serentak-red). diantara potensi pelanggaran/kerawanan Pemilu serentak tersebut, Pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditempat terlarang, serta Money Politik," sebut Wilson.
Wilson juga menambahkan, berbeda dengan Pemilu-pemilu yang pernah digelar sebelumnya, serentak nanti bakal menggunakan lima kotak suara, yakni Kotak Suara untuk Pemilihan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. “ Pemilu serentak nanti, kita akan menggunakan lima kotak suara, sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yang maksimal hanya menggunakan dua atau tiga kotak suara” tambahnya.
Sementara, Yoni Syahputri, Komisioner Bawaslu Propinsi Sumbar dari Divisi Penindakan dan Pengawasan yang juga menjadi narasumber dalam Rakor tersebut dalam paparannya menjelaskan tentang Pemilu serentak, serta kerawanan yang mungkin terjadi. Ia juga menghimbau mereka yang mempunyai hak pilih untuk tidak Golput dalam Pemilu serentak nanti.
“Jangan Golputlah, mari gunakan hak pilih dalam Pilkada serentak nanti dengan baik. Mari kita bersama-sama melakukan pengawasan, terutama di tahapan Kampanye yang rentan dengan Dugaan pelanggaran berupa Money Politic. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara melaporkan atau menolak jika ada money politik," ucapnya.
Sama seperti Pemilu sebelumnya, nanti di Pemilu Serentak juga akan ada pengawas TPS. Selain itu, untuk melakukan pengawasan Bawaslu RI juga mempunyai Aplikasi Gowaslu, yakni aplikasi berbasis Android untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pemilu.
Suci Wildanis, Komisioner Panwaslih berharap kegiatan Rakor dengan sejumlah elemen masyarakat, tidak hanya sebatas kegiatan saja. Namun bisa berlanjut dalam penerapan Partisipatif masyarakat dalam Pemilu nanti. “ Kita berharap kegiatan ini tidak habis disini saja, namun juga berlanjut dalam penerapan Partisipatif masyarakat dalam Pemilu serentak," pungkasnya. (BD)
