Sumbar - Beragam cara calon legislatif bersama tim suksesnya membuat strategi meraup suara rakyat untuk dapat terpilih sebagai anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing. Strategi-strategi jitu tentunya sudah dimiliki oleh para calon legislatif DPRD kota/kabupaten, DPR RI maupun DPD RI.
Mulai dari pemasangan bahan kampanye di lokasi-lokasi strategis, pembuatan kartu nama, stiker, kalender, baliho, spanduk dan lain sebagainya.
Hal inilah yang menjadi perhatian salah satu calon legislatif PKB DPRD Provinsi Sumbar, daerah pemilihan 1 kota Padang, Febry Yolanda Putri (25) agar dapat terpilih dalam Pemilu 2019 nanti.
Namun demikian beragam cara jitu dalam meraih banyak suara pemilih, Febry menjelaskan, "Silahkan saja guna strategi jitu untuk meraih sebanyak-banyaknya suara, namun yang terpenting kita sebagai caleg kita tidak boleh membohongi masyarakat dalam melakukan pendekatan di masa-masa kampanye."
Sebab tambah Febry mantan pegawai non ASN Kemendes Tertinggal dan Transmigrasi RI menjelaskan, ketika kebohongan itu terjadi sebelum menjadi anggota dewan, kemungkinan besar akan trus berlanjut ketika saat terpilih menjadi anggota dewan. Harapannya pemilu badunsak Febry yakin bisa hindari kebohongan terhadap masyarakat di daerah pemilihan.
Sementara ketika ditanya, cara jitu seperti apa yang digunakan Febry untuk meraup suara di daerah pemilihannya, Febry menjelaskan, "Banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan namun yang utama Febry gunakan adalah bagaimana kita dikenal oleh sanak saudara terdekat, selain itu pertemuan langsung dengan warga di daerah pemilihan. Se-simple itu."
Ketika di tanya apakah dengan hal itu ampuh untuk meraup suara banyak, bukankah uang menjadi barometer untuk meraih hal itu? Febry menjawab, "Uang memang bisa berbuat apa saja, bukan berarti tanpa uang kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti."
Intinya lanjut Febry, jelang pemilihan umum ini hindari konflik antar sesama, agar kita selalu damai dan saling berpegang tangan untuk memajukan negeri kita ke arah yang lebih baik. Apapun pilihan masyarakat harus bebas dari intervensi atau tekanan pihak-pihak tertentu agar terjadi pemilihan umum yang demokratis di nagari ranah minang ini. (Rz)
.jpeg)
.jpeg)