Padang, pasbana — Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis yang masif dengan memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga menjangkau 104 kelurahan. Keputusan ini merupakan respons cepat dan efektif untuk mengendalikan laju inflasi, di mana komoditas beras menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Inisiatif ini tidak hanya bertujuan menstabilkan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Gerakan ini diluncurkan setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang menunjukkan bahwa beras menjadi salah satu pemicu utama inflasi bulanan. Statistisi Ahli Muda BPS Kota Padang, Riska Febrina, dalam pertemuan koordinasi di Balai Kota Padang, Kamis, 11 September 2025, mengungkapkan data terkini. "Inflasi year to date atau dari Desember 2024 hingga Agustus 2025 mencapai 2,32 persen.
Sedangkan inflasi bulanan tercatat 0,35 persen," papar Riska, yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga bahan pokok, terutama beras, membutuhkan intervensi serius.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa angka tersebut menjadi "keprihatinan" bagi pemerintah daerah. "Kota Padang masih berada pada posisi inflasi 0,35 persen. Dengan adanya pasar murah ini, sekaligus berfungsi untuk mengontrol harga pasar agar tidak melonjak terlalu tinggi," ujar Maigus, menyoroti peran GPM sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini adalah wujud kolaborasi multi-pihak yang solid. Pemko Padang bertindak sebagai motor penggerak, didukung penuh oleh Bulog Sumatera Barat, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumbar, dan BPS Kota Padang. Pertemuan koordinasi yang diadakan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, dihadiri oleh Maigus Nasir, Pimpinan Bulog Sumbar Darma Wijaya, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Andi, dan Riska Febrina dari BPS.
"Tiga komoditas barang pangan, termasuk beras, kenaikannya sampai saat ini sangat tinggi," kata Andi dari BI Sumbar. Untuk meringankan beban masyarakat dan mendukung GPM, Bank Indonesia turut memberikan kontribusi nyata.
"Dari Bank BI, yang kami bisa lakukan, kami bisa membantu ongkos tanggung Bulog pada kegiatan angkut barang tersebut," lanjutnya. Dukungan ini bertujuan menekan biaya logistik agar harga jual di titik GPM tetap terjangkau.
Secara teknis, Pemko Padang memperluas Gerakan Pangan Murah dari sebelumnya hanya di 11 kecamatan menjadi tersebar di 104 kelurahan. Strategi ini dirancang untuk memastikan akses yang lebih luas dan merata, sehingga semakin banyak warga yang bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Selain langkah jangka pendek ini, Pemko Padang juga menyiapkan strategi ketahanan pangan jangka panjang. Melalui sinergi dengan DPR RI dan Dinas Pertanian, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk budi daya pangan melalui kelompok tani. Ini adalah upaya mitigasi proaktif yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan menciptakan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.
Dengan langkah-langkah terukur dan kolaborasi yang kuat, Pemko Padang optimis dapat menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.(*)
