Padang Panjang, pasbana— Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang menggelar Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka, serta Reviu dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Statistik Terpadu (PST), Rabu (4/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat BPS Padang Panjang ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Padang Panjang, Abdul Razi, S.Si, dan dihadiri perwakilan OPD, instansi vertikal, serta akademisi.
Abdul Razi menegaskan, SE2026 menjadi instrumen strategis untuk membaca perubahan struktur ekonomi, khususnya di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digital. “Sensus Ekonomi dilakukan setiap 10 tahun dan hasilnya akan menjadi fondasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPS berkomitmen memperkuat pelayanan publik berbasis data melalui nilai inti ASN BerAKHLAK, dengan PST sebagai garda depan layanan statistik.
Akademisi Universitas Sumatera Barat, Dr. Novihendri, SE, M.Si, menekankan bahwa hampir seluruh program pembangunan mengacu pada data BPS. Ia mencatat, struktur PDRB Kota Padang Panjang kini didominasi sektor perdagangan dan jasa, menggantikan sektor pertanian, sejalan dengan dinamika ekonomi perkotaan.
Dalam sesi sosialisasi, dijelaskan bahwa SE2026—yang merupakan sensus ekonomi kelima—dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
SE2026 mencakup seluruh lapangan usaha kecuali pertanian, administrasi pemerintahan, dan aktivitas rumah tangga tertentu. Data usaha dijamin kerahasiaannya dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Di Padang Panjang, hasil SE2016 menunjukkan 98 persen unit usaha merupakan usaha mikro dan kecil (UMK).
Pendataan lengkap SE2026 akan dilakukan sepanjang 2026, dengan publikasi tematik hingga 2028.
Agenda rekonsiliasi Daerah Dalam Angka menyoroti pentingnya kelengkapan data lintas sektor. BPS menyampaikan bahwa publikasi Padang Panjang Dalam Angka 2026 dijadwalkan rilis pada 27 Februari 2026. Sejumlah OPD dan 15 dari 34 instansi vertikal telah menyerahkan data, meski masih terdapat sedikit kekurangan yang perlu segera dilengkapi.
FGD ditutup dengan reviu Standar Pelayanan PST BPS. BPS menegaskan komitmen pelayanan gratis, transparan, dan akuntabel melalui konsultasi statistik, perpustakaan, dan rekomendasi kegiatan statistik, baik secara langsung maupun digital. Upaya ini menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas BPS Kota Padang Panjang Tahun 2026. (*)
