Jakarta, pasbana - Rencana kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi, kembali dibahas oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten dan kota terkait.
Pembahasan ini digelar di Jakarta pada Selasa (3/2/2026) sebagai upaya percepatan konektivitas wilayah Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan bahwa pembangunan ruas tol tersebut dirancang terbagi ke dalam dua segmen utama.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan bahwa pembangunan ruas tol tersebut dirancang terbagi ke dalam dua segmen utama.
Segmen pertama adalah Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer, sedangkan segmen kedua Padang Panjang–Bukittinggi sepanjang 19,71 kilometer. Masing-masing segmen akan dilengkapi satu interchange atau simpang susun untuk mendukung kelancaran mobilitas antarwilayah.
“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan seksi Sicincin/Kayu Tanam hingga Bukittinggi diperkirakan mencapai Rp25,23 triliun. Perencanaannya disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi,” ujar Mahyeldi.
Khusus pada segmen Sicincin/Kayu Tanam–Padang Panjang, direncanakan pembangunan dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer, terdiri dari terowongan utama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer.
Trase segmen ini akan dibangun dengan skema kombinasi, yakni 4,45 kilometer at grade, sekitar 10 kilometer jembatan, dan sisanya berupa terowongan.
Sementara itu, pada segmen Padang Panjang–Bukittinggi, konstruksi direncanakan menggunakan skema at grade sepanjang 17 kilometer dan jembatan sepanjang 2,71 kilometer.
Mahyeldi menambahkan, survei topografi telah selesai dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah survei geoteknik berupa boring investigation atau pengeboran tanah, yang dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Februari hingga awal Mei 2026.
Namun, pelaksanaan survei tersebut masih menunggu terbitnya izin masuk kawasan hutan lindung dari kementerian terkait.
Agar proyek strategis ini dapat segera dimulai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam proses pembebasan lahan.
Agar proyek strategis ini dapat segera dimulai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengharapkan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam proses pembebasan lahan.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, perwakilan Kementerian Kehutanan, manajemen PT Hutama Karya, serta Ketua Masyarakat Terowongan dan Konstruksi Bawah Tanah Indonesia.(*)
