Agam, pasbana - Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti rapat konsolidasi dan validasi data penanganan pengungsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/3). Rapat berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Bupati Agam dan dipimpin Asisten I Setda Agam, Yunilson, bersama unsur OPD, termasuk BPBD dan dinas teknis terkait.
Rapat dipandu Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan paparan dari Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA. Agenda utama membahas validasi data pengungsi, hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) di tiga provinsi terdampak bencana: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam pemaparan, Kemendagri mencatat progres pembangunan huntara di Sumatera Barat mencapai 97 persen atau 721 dari 732 unit yang direncanakan. Sementara penyaluran DTH di tiga provinsi tersebut telah terealisasi 100 persen kepada 10.783 rekening penerima.
Khusus Sumatera Barat, DTH telah disalurkan ke 1.748 rekening dan seluruhnya telah ditransfer. Di Kabupaten Agam, tercatat 339 rekening penerima DTH yang sudah menerima dana secara penuh.
Safrizal menegaskan, akurasi dan sinkronisasi data dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota menjadi kunci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Data ini bukan sekadar tabel, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kebijakan serta alokasi anggaran,” ujarnya.
Validasi ini diharapkan memastikan tidak ada lagi kolom data kosong, sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran dan transparan.(*)
