Pasbana - Ada yang ganjil dari cara kita mencintai identitas. Di satu sisi, “Minang Pride” dielu-elukan sebagai simbol kebanggaan budaya yang kuat, bahkan nyaris tak tergoyahkan. Namun di sisi lain, ia justru kerap dipantulkan kembali oleh netizen—bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai bahan evaluasi yang terasa menohok.
Fenomena ini bukan sekadar soal sentimen di media sosial. Ia adalah cermin. Dan seperti cermin pada umumnya, ia tak selalu memantulkan hal yang ingin kita lihat.
Kritik terhadap “Minang Pride” banyak berangkat dari kesan eksklusivitas yang berlebihan. Ketika identitas budaya dijaga terlalu ketat—bahkan hingga mengatur siapa yang boleh menjual masakan Minang atau bagaimana bentuknya—ia perlahan berubah dari kebanggaan menjadi pagar.
Alih-alih mengundang, ia justru membatasi. Padahal, budaya yang hidup adalah budaya yang berdialog, bukan yang memagari diri.
Belum lagi kecenderungan meromantisasi masa lalu.
Belum lagi kecenderungan meromantisasi masa lalu.
Nama-nama besar tokoh Minangkabau kerap diangkat sebagai bukti kejayaan intelektual. Namun, pertanyaannya sederhana: apakah kebesaran masa lalu cukup untuk menjawab tantangan hari ini? Atau justru menjadi selimut nyaman yang menunda perbaikan nyata?
Di titik inilah kritik soal hospitality mulai terasa relevan. Banyak wisatawan mengaku mengalami ironi: lanskap Sumatera Barat yang memukau ternyata tak selalu diiringi pengalaman yang menyenangkan. Istilah seperti “pakuak” dan “palak”—yang merujuk pada praktik menaikkan harga secara tidak wajar—menjadi cerita berulang, terutama saat musim liburan.
Harga parkir yang melonjak, pungutan liar di objek wisata, hingga layanan yang dinilai kurang ramah—semuanya membentuk narasi yang sulit diabaikan. Bahkan dalam beberapa kasus, wisatawan mengeluhkan ketidakpastian layanan penginapan, dari pembatalan sepihak hingga perubahan harga mendadak. Hal-hal kecil, tapi dampaknya besar: rasa tidak nyaman.
Bandingkan dengan daerah lain yang berhasil menjadikan keramahan sebagai “produk utama”. Di sana, senyum bukan sekadar basa-basi, melainkan strategi. Pelayanan bukan hanya kewajiban, tapi investasi jangka panjang.
Maka, persoalan “Minang Pride” sejatinya bukan tentang salah atau benar. Ia tentang keseimbangan. Kebanggaan identitas tentu penting—bahkan perlu. Namun tanpa diimbangi keterbukaan dan perbaikan sistem, ia bisa berubah menjadi bumerang yang perlahan mengikis citra.
Barangkali sudah saatnya kita menggeser makna “pride” itu sendiri. Bukan lagi sekadar bangga karena siapa kita, tetapi bangga karena bagaimana kita memperlakukan orang lain.
Sebab pada akhirnya, wisatawan mungkin datang karena pemandangan. Tapi mereka kembali—atau tidak—karena pengalaman.(*)
