JAKARTA, pasbana — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Pengukuhan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi perantau Minangkabau sekaligus penguatan peran diaspora dalam pembangunan daerah dan nasional.
Ketua Umum DPP IKM, Andre Rosiade, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menegaskan bahwa IKM akan berperan sebagai wadah pemersatu perantau sekaligus platform kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut jaringan perantau Minang memiliki potensi besar dalam mendorong investasi, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai kekuatan rantau merupakan modal sosial strategis bagi kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Sumbar, kata dia, membuka ruang sinergi dengan perantau dalam program ekonomi, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan.
“Hubungan ranah dan rantau harus berkembang menjadi kolaborasi produktif yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
“Hubungan ranah dan rantau harus berkembang menjadi kolaborasi produktif yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pengukuhan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, serta Kepala BP BUMN/COO Danantara Dony Oskaria.
Kehadiran pejabat pusat dan kepala daerah se-Sumatera Barat menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kontribusi perantau dalam pembangunan nasional. IKM diharapkan mampu menjadi jembatan strategis antara kampung halaman dan komunitas rantau, memperkuat identitas Minangkabau sekaligus menghadirkan dampak ekonomi yang berkelanjutan.(*)
