Padang, pasbana - Isu perlindungan anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi perhatian serius dalam pertemuan lintas pemangku kepentingan yang digelar Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) di Aula Hall D Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan bertema Membangun Kemandirian Komunitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak 2026 ini mempertemukan unsur pemerintah, komunitas, akademisi, hingga aktivis perlindungan anak untuk merumuskan strategi menghadapi ancaman baru terhadap anak, terutama di ruang digital.
Ketua Harian P2TP2A Kota Padang, Ermiati, menegaskan perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di instansi layanan perlindungan.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar masyarakat berani melapor tanpa rasa takut,” ujarnya.
Sejak 2018, program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah terbentuk di 104 kelurahan di Kota Padang sebagai garda terdepan pengawasan lingkungan.
Sementara itu, Child Protection and Safeguarding Specialist GNI, Cicik Sri Rejeki, mengingatkan meningkatnya ancaman eksploitasi seksual anak secara daring atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Ia mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan transaksi mencurigakan terkait eksploitasi anak melalui aplikasi live streaming dan platform kencan.
“Ancaman kini tidak lagi hanya fisik. Manipulasi digital atau grooming menjadi pintu masuk eksploitasi anak,” katanya.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen penguatan sistem perlindungan berbasis komunitas guna menekan meningkatnya kasus kekerasan anak di Padang, sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif mengawasi dan melindungi anak di lingkungan masing-masing. (*)
