PADANG, pasbana — Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong pendekatan baru dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan mengusulkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Kementerian Kesehatan RI. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penurunan kasus TBC yang masih tinggi di daerah tersebut.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan usulan bantuan perbaikan rumah saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa (12/5/2026). Ia menilai persoalan TBC tidak cukup ditangani melalui layanan medis semata.
“Sebagian besar kasus TBC berkaitan erat dengan kondisi rumah yang tidak sehat. Karena itu, rehabilitasi rumah menjadi bagian penting dari strategi pencegahan,” ujarnya.
Program ini menyasar keluarga kurang mampu, khususnya kelompok ekonomi desil 1–4, dengan prioritas penderita TBC yang tinggal di hunian minim pencahayaan, ventilasi buruk, dan lingkungan tidak sehat.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan penanganan TBC harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat 25.037 kasus TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang berhasil ditemukan. Di Kota Payakumbuh sendiri tercatat 709 kasus, dengan tingkat deteksi sekitar 57 persen.
Pemerintah pusat pun membuka peluang dukungan anggaran rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah sebagai bagian strategi nasional memutus rantai penularan penyakit.
Kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci percepatan eliminasi TBC di Indonesia. (*)
