Padang, pasbana— Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Tsabit Aqdamana Filhaq, menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari semangat kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Menurut Tsabit, demokrasi hari ini mulai kehilangan substansi karena suara rakyat sering kali hanya dibutuhkan saat momentum pemilihan umum, sementara setelah kekuasaan terbentuk, aspirasi masyarakat kerap diabaikan.
“Negara ini dibangun atas nama rakyat, tetapi dalam praktiknya rakyat sering hanya menjadi simbol legitimasi politik. Banyak kebijakan lahir tanpa benar-benar mendengar suara masyarakat kecil,” ujarnya.
Tsabit menilai bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilu lima tahunan, melainkan harus hadir dalam proses pengambilan kebijakan yang transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Dalam keterangannya, ia juga menyinggung pemikiran Abul A'la al-Maududi mengenai konsep Theo-Demokrasi, yaitu gagasan bahwa kekuasaan tidak boleh hanya tunduk pada kepentingan manusia dan mayoritas politik semata, tetapi juga harus dibatasi oleh nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab etis.
“Al-Maududi mengkritik demokrasi yang terlalu bebas tanpa arah moral. Indonesia hari ini perlu mengingat bahwa kekuasaan bukan hanya soal menang suara, tetapi juga tentang amanah dan tanggung jawab kepada rakyat,” kata Tsabit.
Ia juga mengkritik fenomena politik yang terlalu berorientasi pada kepentingan elite dan pencitraan kekuasaan. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi perlahan menurun.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada seremoni memilih pemimpin. Ketika kritik masyarakat dianggap ancaman, ketika kebijakan lebih melindungi kepentingan kelompok tertentu dibanding rakyat luas, maka itu tanda bahwa semangat kedaulatan rakyat sedang melemah,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah seharusnya menjadikan rakyat sebagai pusat pertimbangan utama dalam menjalankan kekuasaan, bukan sekadar objek politik.
Tsabit juga mengingatkan masyarakat agar tidak pasif terhadap arah pemerintahan. Ia menegaskan bahwa rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawasi kekuasaan serta lebih bijak dalam memilih pemimpin.
“Rakyat tidak boleh hanya marah setelah kecewa. Kesadaran politik harus dibangun sejak awal, mulai dari memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan karena popularitas atau kepentingan sesaat,” tutupnya. (*)
