Pasbana - Di tengah ambisi besar mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat, Indonesia justru menghadapi paradoks yang semakin nyata: semakin agresif agenda dedolarisasi dijalankan, semakin berat tekanan yang menghantam rupiah.
Bank Indonesia (BI) baru saja memperdalam kerja sama dengan People's Bank of China (PBOC) di Shanghai pada 11 Juni 2026. Kesepakatan tersebut mencakup perluasan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) Rupiah-Yuan, pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia, hingga integrasi sistem pembayaran lintas negara secara menyeluruh.
Dari sisi angka, capaian itu terlihat menjanjikan. Dalam empat bulan pertama 2026, nilai transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal mencapai US$13 miliar, hampir menyamai total transaksi sepanjang 2025 yang sebesar US$18 miliar. Program LCT pun kini telah menjangkau sejumlah negara mitra utama seperti Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Namun, keberhasilan tersebut datang bersamaan dengan melemahnya fondasi nilai tukar. Rupiah sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni dan hingga 25 Juni 2026 masih berada di kisaran Rp17.952 per dolar AS. Sepanjang tahun berjalan, mata uang Garuda telah terdepresiasi sekitar 7,7 persen, menjadi salah satu tekanan terberat dalam empat tahun terakhir.
Di balik pelemahan itu, cadangan devisa menjadi sinyal yang sulit diabaikan. Posisinya turun lima bulan berturut-turut, dari US$156,5 miliar pada akhir 2025 menjadi US$144,9 miliar per Mei 2026. Penurunan tersebut mencerminkan dua kebutuhan besar sekaligus: pembayaran utang luar negeri dan intervensi pasar oleh BI untuk menjaga stabilitas rupiah.
Persoalannya bukan semata gejolak pasar, melainkan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada dolar. Dengan total utang luar negeri mencapai US$439,8 miliar per April 2026, termasuk utang pemerintah sebesar US$216,4 miliar, setiap pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban pembayaran kewajiban dalam mata uang asing.
Dalam kondisi tersebut, BI memilih memperketat pembelian dolar tanpa underlying transaction, dari batas US$100.000 menjadi US$25.000 dan akan dipangkas lagi menjadi US$10.000 per bulan mulai Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan menekan aktivitas spekulatif dan meningkatkan transaksi valas yang memiliki dasar dokumen pendukung.
Meski demikian, kebutuhan dolar untuk impor dan pembayaran utang tetap tidak berkurang. Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai "ketidaksinkronan waktu kebijakan". Dedolarisasi merupakan strategi jangka panjang, sementara pasar menuntut stabilitas jangka pendek.
Tekanan juga datang dari faktor geopolitik. Keanggotaan Indonesia dalam kelompok BRICS menempatkan negara pada arus gerakan dedolarisasi global. Namun di saat yang sama, ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat terhadap negara-negara yang mendukung alternatif dolar menciptakan risiko baru bagi perdagangan dan investasi.
Bagi pelaku pasar, situasi ini menghadirkan peta peluang sekaligus risiko. Sektor yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan China berpotensi memperoleh manfaat dari perluasan LCT. Sebaliknya, perusahaan dengan utang dolar besar dan ketergantungan tinggi terhadap impor menghadapi tekanan yang lebih berat.
Pada akhirnya, dedolarisasi bukanlah penyebab utama pelemahan rupiah. Namun menjalankan transformasi besar sistem keuangan ketika ketergantungan terhadap dolar masih tinggi ibarat mengganti mesin pesawat saat masih terbang.
Visi jangka panjang tetap penting, tetapi pasar selalu mengingatkan satu hal yang sederhana: strategi terbaik sekalipun membutuhkan momentum yang tepat. (*)
