Padang, pasbana - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat resmi meluncurkan aplikasi E-Monev 2026 dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Peluncuran yang mengusung tema “Membangun Budaya Transparansi dari Kepatuhan menuju Kebutuhan” itu digelar di Aula Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi saat mewakili Gubernur Sumbar membuka Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 sekaligus meluncurkan aplikasi E-Monev.
Menurut Arry, terdapat tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian seluruh badan publik, yakni digitalisasi informasi melalui website resmi, peningkatan kualitas pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengelolaan arsip dan dokumen yang tertib dan profesional.
“Website harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, PPID harus responsif dan pengelolaan arsip dilakukan secara baik sebagai dasar pelayanan informasi publik,” ujarnya.
Ketua KI Sumbar, Idham Fadhli, mengatakan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini diikuti sekitar 400 badan publik di Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar ajang penilaian atau pemeringkatan, melainkan instrumen pembinaan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Menurutnya, Komisi Informasi memiliki tiga fungsi utama, yakni memperkuat kapasitas badan publik, menyelesaikan sengketa informasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.
Idham menilai monev menjadi sarana penting bagi badan publik untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin akurat, aktual, dan mudah diakses.
“Keterbukaan informasi yang berkualitas akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan pimpinan badan publik terhadap operator dan tim pelaksana monev, karena komitmen pimpinan dinilai menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing instansi.(*)
