PADANG, pasbana – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyusun arah kebijakan anggaran 2027 dengan menempatkan percepatan transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 telah resmi diserahkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, kepada DPRD Sumbar untuk dibahas lebih lanjut.
Dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan APBD 2027 yang diproyeksikan memiliki pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dan belanja Rp5,71 triliun. Pemerintah daerah juga memperkirakan defisit anggaran sekitar Rp66 miliar yang akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah.
Mahyeldi mengakui kondisi ekonomi Sumbar masih menghadapi tekanan. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat 3,37 persen, melambat dibandingkan 4,36 persen pada tahun sebelumnya akibat perlambatan ekonomi global, nasional, serta dampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu sektor pertanian, perdagangan, hingga transportasi.
Meski demikian, sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di 5,52 persen, Indeks Gini membaik menjadi 0,280, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 atau tetap di atas rata-rata nasional.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sumbar akan memprioritaskan penguatan UMKM berbasis nagari, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, digitalisasi layanan perpajakan, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi sektor unggulan.
Mahyeldi menegaskan seluruh alokasi anggaran disusun menggunakan prinsip money follows program, sehingga setiap belanja daerah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi bencana.
Sementara itu, DPRD Sumbar mulai membahas dokumen KUA-PPAS 2027 dengan menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dan program pemerintah pusat agar target pembangunan serta pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif. (*)
