Padang, pasbana - Pemerintah mulai mematangkan percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru ruas Sicincin–Bukittinggi melalui rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7).
Fokus utama pembahasan adalah penentuan trase yang dinilai paling aman, efisien, dan minim konflik sosial agar proyek strategis nasional itu segera memasuki tahap konstruksi.
Rapat dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Kejati Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumbar, PT Hutama Karya, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta kepala daerah yang wilayahnya akan dilalui jalur tol, termasuk Bupati Agam Benni Warlis.
Benni mengatakan Pemkab Agam mengusulkan trase baru yang memanfaatkan jalur bypass menuju Kota Bukittinggi. Menurutnya, jalur tersebut menjadi opsi paling realistis karena lebih pendek, mengurangi kebutuhan pembebasan lahan, serta dinilai memiliki hambatan sosial yang lebih kecil, terutama terkait tanah ulayat.
"Rute ini melewati kawasan Pasar Amor yang sebelumnya telah dibahas bersama masyarakat dan memperoleh persetujuan," ujar Benni.
Ia menambahkan, hasil komunikasi dengan tokoh masyarakat dan para wali nagari menunjukkan rencana penyambungan jalur bypass sekitar enam kilometer tersebut berpotensi mempercepat proses pembangunan sekaligus menekan penggunaan lahan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Agam bersama Pemprov Sumbar dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan trase sebelum dokumen final diserahkan kepada Gubernur Sumatera Barat.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumbar menegaskan komitmennya mengawal seluruh proses pembangunan dari sisi pendampingan hukum agar proyek berjalan sesuai aturan. Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat penyelesaian persoalan pengadaan lahan sehingga pembangunan ruas Sicincin–Bukittinggi yang diperkirakan bernilai sekitar Rp29 triliun dapat segera dimulai sesuai target pemerintah. (*)
