PAYAKUMBUH , pasbana— Pemerintah Kota Payakumbuh mulai menyiapkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mempercepat pemenuhan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini sekaligus menjadi respons atas keterbatasan anggaran pelatihan dan panjangnya antrean pejabat yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan kompetensi ASN tidak cukup diukur dari banyaknya sertifikat pelatihan. Menurut dia, pengalaman, rekam jejak, serta kemampuan menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publik harus menjadi ukuran utama.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Relaksasi RPL di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026).
Kepala BKPSDM Payakumbuh Dafrul Pasi menyebut saat ini terdapat antrean 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 administrator, dan 263 pengawas yang membutuhkan pengembangan kompetensi.
Dengan pola konvensional, pelatihan 70 administrator diperkirakan membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Sementara melalui RPL, alokasi anggaran yang sama pada 2027 diproyeksikan dapat menjangkau hingga 52 administrator.
Konsep tersebut sejalan dengan arah pengembangan ASN yang mulai menempatkan pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pembelajaran, termasuk melalui mentoring, coaching, dan proyek lapangan.
Payakumbuh juga disebut sebagai daerah pertama di Sumatra Barat yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada 2026. Pemko menargetkan implementasinya untuk jenjang administrator berjalan maksimal pada 2027, memanfaatkan masa relaksasi aturan hingga 2028. (*)
