PADANG, pasbana— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka dialog langsung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumbar untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan yang sebelumnya disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi.
Dialog yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/2026), mempertemukan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan perwakilan mahasiswa serta sejumlah kepala OPD terkait. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut aksi BEM SI Sumbar pada 24 September 2026.
Mahyeldi mengatakan dialog sengaja digelar agar setiap aspirasi mahasiswa dapat dibahas langsung bersama OPD yang memiliki kewenangan.
“Setiap aspirasi mahasiswa kita dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama para kepala OPD yang membidangi,” kata Mahyeldi.
Sejumlah isu menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari akses pendidikan, penanganan bencana hidrometeorologi, aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), hingga persoalan antrean solar di sejumlah SPBU.
Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar Nova Ramadhani meminta Pemprov Sumbar memperkuat mitigasi dan koordinasi penanganan bencana, terutama di wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah serius menangani PETI dan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk kondisi Sungai Batanghari di Dharmasraya. Persoalan distribusi solar serta dugaan keterkaitannya dengan aktivitas PETI turut diminta untuk dikaji.
Selain itu, BEM SI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pengawasan terhadap penyedia makanan.
“Kami tidak hanya meminta tanggapan, tapi bentuk konkret dan langkah konkret yang dilakukan Pemprov,” ujar Nova.
Mahyeldi menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Ia juga mengajak mahasiswa ikut melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan agar pemerintah dapat merespons lebih cepat.(*)
