PADANG, pasbana— Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong pesantren mengembangkan usaha produktif berbasis ekonomi syariah dan pariwisata halal. Langkah ini dinilai berpeluang memperkuat kemandirian pesantren sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Dorongan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam seminar dan pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Selasa (27/10/2026).
Fokusnya adalah mengoptimalkan aset pesantren menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
Menurut Mahyeldi, pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yang juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mewujudkannya, pesantren perlu didukung melalui pendampingan usaha, inovasi produk, peningkatan kapasitas pengelola, serta perluasan akses pemasaran. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha juga diperlukan agar potensi tersebut menghasilkan manfaat nyata.
Ketua DPW IAEI Sumbar, Prof. Ahmad Wira, mengatakan kepengurusan baru akan mengonsolidasikan kembali organisasi dan memperkuat peran riset serta rekomendasi kebijakan ekonomi syariah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Andy Setyo Biwado, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pariwisata ramah Muslim untuk memperkuat daya saing daerah.
Pengembangan pesantren dan wisata halal diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasinya membutuhkan program konkret, pendampingan berkelanjutan, dan sinergi lintas sektor.(*)
