PADANG, pasbana – Pemerintah Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V mempercepat persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sungai untuk mengurangi risiko banjir yang berulang di sejumlah kawasan. Pekerjaan fisik dalam program tersebut dijadwalkan mulai November 2026, dengan koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penentu kelancaran pelaksanaannya.
Percepatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang. Selain memperbaiki kerusakan, penanganan sungai juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan kawasan permukiman dan mengurangi potensi dampak banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Kolaborasi Pemko Padang dan BWS Sumatera V sebelumnya mencakup penanganan sejumlah infrastruktur pengendali banjir, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penguatan tebing sungai. Kawasan Batang Kuranji dan Air Dingin termasuk dalam wilayah yang menjadi perhatian dalam program penanganan infrastruktur sungai.
Pekerjaan pengendalian banjir juga membutuhkan penanganan sedimentasi dan normalisasi aliran air. Pendangkalan sungai dapat mengurangi kapasitas tampung aliran, sehingga meningkatkan risiko luapan ketika debit air meningkat.
Di sisi lain, kesiapan lahan menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah perlu memastikan persoalan administratif dan kebutuhan lapangan diselesaikan agar pekerjaan konstruksi tidak terhambat.
Dalam koordinasi sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menekankan pentingnya penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pelaksanaan proyek pengendalian banjir.
Upaya mengurangi risiko banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Penataan ruang, pengendalian sedimentasi, pemeliharaan sungai, dan pengelolaan kawasan rawan bencana juga diperlukan agar infrastruktur yang dibangun memberikan manfaat jangka panjang.
Pemko Padang dan BWS Sumatera V diharapkan dapat menjaga koordinasi selama tahapan persiapan hingga konstruksi berlangsung. Pengawasan terhadap mutu pekerjaan dan ketepatan waktu juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran memberikan hasil yang optimal.
Dengan target dimulainya pekerjaan fisik pada November 2026, masyarakat menantikan realisasi program yang mampu memperkuat ketahanan wilayah terhadap banjir. Keberhasilan proyek nantinya perlu diukur bukan hanya dari penyelesaian konstruksi, melainkan juga dari efektivitasnya dalam mengurangi risiko bencana bagi warga.(*)
