Pasbana - Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor mendorong pemerintah menyiapkan perubahan kebijakan perdagangan pangan. Mulai 1 Januari 2027, pemerintah berencana memperketat pengawasan impor kedelai melalui mekanisme perizinan baru dan kewajiban inspeksi. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi kerentanan pasokan domestik terhadap gejolak harga global dan pelemahan rupiah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan rencana tersebut kepada Reuters, Jumat (20/11). Pemerintah juga berencana mengklasifikasikan kedelai sebagai barang kebutuhan pokok penting dan strategis, sehingga pengawasan terhadap arus impornya dapat diperkuat.
Menurut Hanif, konsentrasi pasokan kedelai dari sejumlah kecil negara, terutama Amerika Serikat, membuat pasar domestik rentan terhadap perubahan kondisi perdagangan internasional. Ketika harga kedelai global meningkat atau rupiah melemah terhadap dolar AS, dampaknya dapat merambat ke biaya pengadaan bahan baku di dalam negeri.
Risiko tersebut memiliki implikasi luas karena kedelai merupakan bahan baku penting bagi industri pangan nasional, terutama produsen tahu dan tempe. Perubahan harga bahan baku dapat memengaruhi biaya produksi, margin usaha, hingga harga jual produk yang dikonsumsi masyarakat.
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah akan memperkenalkan persyaratan perizinan dan inspeksi impor. Namun, Hanif menegaskan bahwa pengetatan tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk sistem impor satu pintu atau single gate.
Rencana ini juga memiliki dimensi perdagangan internasional. Reuters melaporkan, kebijakan pengetatan melalui hambatan non-tarif tersebut muncul ketika Indonesia dan Amerika Serikat tengah merundingkan perjanjian perdagangan resiprokal. Sebelumnya, pihak AS menuntut penghapusan hambatan non-tarif dalam perdagangan bilateral.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang perlu diseimbangkan: menjaga ketahanan pasokan pangan dan mempertahankan kelancaran perdagangan internasional.
Ujian kebijakan ini bukan sekadar mengendalikan impor, melainkan memastikan pasokan kedelai tetap tersedia dengan harga terjangkau. Sebab, pengawasan yang lebih ketat tanpa kesiapan diversifikasi pemasok dan efisiensi distribusi berpotensi menambah biaya bagi industri pangan maupun konsumen.(*)




