Notification

×

Iklan

Iklan

Perampasan Aset, Jangan Setengah Hati

Kamis, 19 November 2026 | 15:11 WIB


Pasbana - Koruptor boleh saja kehilangan jabatan, masuk penjara, bahkan menjadi pesakitan di ruang sidang. Namun, jika kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar tetap aman, pemberantasan korupsi masih menyisakan pekerjaan besar.

Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR pada 19 November 2026, setelah tertunda sejak 2008, semestinya menjadi tonggak penting pemberantasan korupsi. Sayangnya, regulasi yang dinanti hampir dua dekade ini justru kehilangan salah satu senjata paling strategis: mekanisme perampasan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya atau unexplained wealth.

Persoalannya bukan sekadar teknis hukum. Ini menyangkut keberanian negara menghadapi kekayaan mencurigakan yang kerap sulit disentuh selama belum ada pembuktian tindak pidana asal.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai mekanisme perampasan tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam regulasi tersebut terlalu sempit. Penerapannya hanya dimungkinkan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Ironisnya, kondisi-kondisi tersebut sudah memiliki instrumen gugatan perdata dalam UU Tipikor. Artinya, terobosan yang dijanjikan berpotensi tidak jauh berbeda dari perangkat hukum yang telah tersedia.
Memang, undang-undang ini memperluas cakupan kejahatan, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan berbasis teknologi informasi.

Negara juga mendapat landasan untuk merampas aset hasil kejahatan maupun aset pengganti melalui mekanisme pengadilan.
Namun, kehati-hatian hukum jangan sampai berubah menjadi perlindungan tidak langsung bagi pemilik kekayaan yang tak masuk akal. Asas praduga tak bersalah memang wajib dijaga, tetapi transparansi asal-usul kekayaan juga tidak boleh dianggap ancaman.

Negara hukum harus melindungi warga dari kesewenang-wenangan, sekaligus memastikan kekuasaan tidak menjadi tempat berlindung bagi kekayaan ilegal.

Sebab, memenjarakan koruptor tanpa mampu mengejar hasil kejahatannya hanya menyelesaikan separuh persoalan. Jangan sampai hukum berhasil mengurung pelakunya, tetapi gagal menyentuh hartanya.(*)

IKLAN

×
Kaba Nan Baru Update